NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Warga Banten mulai Tahun 2019 bisa berobat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu sesuai program yang dijalankan Provinsi Banten yakni Universal Health Coverage (UHC).
Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan program tersebut saat memimpin rapat pelaksanaan program berobat gratis menggunakan KTP, di Ruang Rapat Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (29/1/2019).
Hadir dalam rapat tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita, Plt Kepala Dinas Kesehatan Yusuf, Kepala OPD terkait, dan Deputi Direksi BPJS wilayah Banten Kalimantan Barat Lampung Fahrurrozi.
Wahidin Halim mengatakan, seluruh warga Banten harus mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kami ingin semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan mempergunakan KTP Banten dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit,” ujar Wahidin.
Sekarang ini, kata Wahidin Halim, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan sedang mempersiapkan data berapa jumlah masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
Pemprov Banten akan menganggarkan pada pelayanan kesehatan gratis hanya menggunakan KTP.
Gubernur juga berharap, masyarakat Banten yang belum memiliki KTP/NIK untuk segera merekam dan memiliki KTP Elektronik.
“Pokoknya masyarakat yang memiliki KTP Banten yang datang ke rumah sakit untuk berobat akan kami biayai,” ucap pria yang akrab disapa WH ini.
Plt Kepala Dinas Kesehatan, M Yusuf mengatakan, untuk menuju UHC 2019 butuh anggaran Rp190 miliar.
Rinciannya, sebesar Rp182,2 miliar untuk jumlah total penduduk Provinsi Banten dikurangi penduduk yang sudah memiliki JKN.
Sisanya sebesar Rp7,8 miliar sebagai persiapan untuk bayi baru lahir yang harus didaftarkan langsung menjadi peserta JKN.
Yusuf menjelaskan, apabila sudah mencapai UHC, bagi penduduk yang sudah memiliki KTP/NIK (nomor induk kependudukan) namun tidak memiliki kartu BPJS, pelayanan kesehatan bisa dilakukan di lokasi pelayanan kesehatan. (Ang)
