NASIONALNEWS.ID, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman memusnahkan arsip dari 40 organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tumpukan dokumen yang sudah habis masa penyimpanannya sekaligus memastikan arsip penting tetap terselamatkan.
Proses penataan arsip tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan arsip dan berita acara pemusnahan arsip tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Sleman Harda Kiswaya, Sekretaris Daerah (Sekda) Abu Bakar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman Anton Sujarwa, serta sejumlah pejabat dan perwakilan perangkat daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman Anton Sujarwa menjelaskan, pada 2026 permohonan pemusnahan arsip telah disetujui untuk 40 perangkat daerah, tiga puskesmas, dan dua kalurahan.
Selain itu, terdapat persetujuan pemusnahan arsip dengan masa retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebanyak 22 berkas milik Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
Pemusnahan dilakukan secara total melalui proses peleburan kimiawi di UD Samak Jaya Karton, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.
“Selain pemusnahan, kami juga mendapat persetujuan penyerahan 69 berkas arsip dari enam perangkat daerah, satu kalurahan, dan satu perseorangan kepada Lembaga Kearsipan Daerah,” jelas Anton.
Menurutnya, penyusutan arsip tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan pendukungnya.
Langkah ini bukan sekadar mengurangi tumpukan dokumen, tetapi juga menyelamatkan arsip yang memiliki nilai sejarah serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Anton memaparkan, selama periode 2017–2026, capaian pemusnahan arsip di lingkungan perangkat daerah Sleman telah mencapai 100 persen atau mencakup seluruh 48 perangkat daerah.
Sementara itu, pemusnahan arsip di tingkat kalurahan baru mencapai 15,12 persen, yakni 13 dari total 86 kalurahan.
Untuk penyerahan arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah, capaian dari perangkat daerah mencapai 66,67 persen atau 32 dari 48 perangkat daerah.
Adapun penyerahan arsip dari kalurahan baru mencapai 2,33 persen atau dua dari 86 kalurahan. Sedangkan dari badan usaha milik daerah (BUMD), capaiannya mencapai 50 persen atau satu dari dua BUMD.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia berharap kegiatan tersebut semakin mendorong kesadaran seluruh instansi pemerintah untuk mengelola arsip secara tertib dan sesuai ketentuan.
Menurut Harda, pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
“Semoga kesadaran dan komitmen kita terhadap pentingnya pengelolaan arsip semakin meningkat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan profesional,” kata Harda.
Pemkab Sleman berharap pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah hingga kalurahan. (Jat)
