Warga Keluhkan Pabrik Logam di Kalideres

oleh -

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Warga Keluhkan asap dari Perusahaan peleburan logam timah di Kp. Prepedan Dalam No. 75, RT 011/007, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Pantauan awak media dilokasi sepertinya perusahaan peleburan logam tidak menggunakan cerobong asap, tampak terlihat asapnya mengepul di sekililing bangunan pabrik tersebut.

Hasil pembuangan limbah asap yang dihasilkan dari pembakaran oli bekas untuk peleburan timah bertahun-tahun menguap ke pemukiman warga dan menimbulkan berbagai macam penyakit, khususnya gangguan pernafasan. Namun ironisnya, meskipun sudah puluhan tahun beroperasi, Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu berbuat banyak terhadap keluhan warga sekitar. Sehingga sampai dengan hari ini pabrik tersebut masih terus beroperasi.

“Kami warga di sini sudah tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Mulai dari kelurahan, kecamatan, walikota, Dinas Lingkungan Hidup, sampai dengan Ombudsman kami sudah melapor. Tetapi kenyataannya sampai sekarang kami sebagai rakyat kecil belum mendapatkan keadilan,” ujar Nur Hasanah, salah satu warga yang rumahnya, Selasa (10/12).

Nur mengaku, sejak dari tahun 2015 Nur Hasanah sudah melaporkan ke berbagai pihak terkait keluhan warga sekitar pabrik. Akan tetapi, setelah para pihak tersebut mendatangi CV. Bintang Terang Logam (perusahaan peleburan timah), laporan tersebut langsung menghilang ditelan bumi.

“Sudah kemana-mana saya melaporkan pencemaran udara dari CV. Bintang Terang Logam ini. Laporan diterima, mereka juga datang ke lokasi, tapi setelah itu langsung menguap, hilang begitu saja. Tidak ada tindakan yang berpihak kepada warga. Apa kami harus melapor kepada Tuhan,” kata Nur Hasanah.

Nur menjelaskan, pada tahun 2015 pernah dilakukan mediasi dan melahirkan sebuah perjanjian di atas materai antara pihak perusahaan dengan warga yang disaksikan oleh Lurah Kamal, Satpol PP, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup agar perusahaan membangun cerobong asap. Akan tetapi perusahaan itu hanya membangun cerobong asal-asalan yang sampai sekarang tidak pernah difungsikan.

“Kami hanya berharap kepada Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pak Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi terketuk hatinya untuk datang langsung melihat kondisi warganya. Agar kami sebagai rakyat kecil tidak selalu didzalimi oleh pengusaha-pengusaha yang mementingkan keuntungan pribadi dan tidak memperhatikan dampak dari usahanya terhadap warga,” harap Nur.

Sementara itu di lokasi pabrik, salah satu karyawan yang ditemui mengatakan bahwa selama ini alat untuk menghisap pembuangan asap tidak pernah difungsikan. Sehingga asap pembakaran oli bekas untuk peleburan menyebar melalui lubang-lubang pabrik dan menyebar ke pemukiman.

“Alat untuk sedot asap ke cerobong atas ada, cuma ngga boleh dihidupin sama Jenny (mandor pabrik). Katanya suaranya berisik kalau dihidupin,” ujar salah satu karyawan saat ditemui di pintu gerbang pabrik setelah istirahat makan siang.

Menanggapi persoalan itu, Darsuli, SH, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (LMSM BII-PKPPRI) mengatakan, terdapat kejanggalan dengan adanya CV. Bintang Terang Logam yang sampai sekarang masih beroperasi.
Menurut Darsuli, perusahaan itu bisa dipastikan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Karena kalau dilihat dari peruntukan (zonasi) saja bukan peruntukkan industri, melainkan zona pemukiman. Sudah tidak mungkin izinnya bisa keluar. Apalagi untuk izin Amdal UKL/UPL.

“Saya mencurigai ada pihak aparat terkait yang bermain di belakang perusahaan ini. Karena kalau kita telusuri fakta di lapangan dengan laporan yang sudah dilakukan oleh warga ini, ada sesuatu yang tidak beres. Saya menduga ada aparat yang bermain mata dibalik penderitaan warga,” ujarnya, Selasa (10/12).

Darsuli juga mencurigai hasil uji emisi yang dilakukan oleh PT. Mitra Lab Buana yang diduga turut bermain dengan keahliannya. Karena uji emisi tersebut atas dasar permintaan dari CV. BTL, bukan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sehingga proses pengujian tidak transparan.

“Dengan data dan informasi yang ada, kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan Ombusman RI agar segera terbongkar siapa oknum yang bermain di balik perusahaan yang diduga ilegal itu,” pungkasnya.

Sementara pihak Media Nasionalnews.id saat mau konfirmasi ke perusahaan logam tersebut tidak dibukakan pintu sama pihak keamananya. (BB)