NASIONALNEWS.ID, Sumedang – Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu mengenali potensi digital dan menerapkannya untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.
“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Pernyataan ini disampaikannya saat ‘Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026’ di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (16/4/2026).
Lima potensi digital yang harus dibangun oleh para praja adalah pertama, mengenali potensi digital yakni mampu melihat peluang teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik.
Praja harus bisa menganalisis teknologi apa yang belum ada atau yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik pada instansi tempatnya bertugas nanti.
Kedua, memahami karakteristik masyarakat pengguna pelayanan publik.
“Praja harus bisa menempatkan kebutuhan warga sebagai titik tolak desain layanan,” ucapnya.
Rini Widyantini meneruskan ketiga, berkolaborasi secara iteratif dalam arti pendekatan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil secara bertahap.
Praja sebagai ASN harus terbuka untuk bekerja lintas sektor serta siap memperbaiki layanan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
Keempat, praja menjadi ASN yang trustworthy atau dapat dipercaya.
“Dengan memahami etika data, privasi warga, dan keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan,” tuturnya.
Kelima, para praja harus bisa memimpin dengan data. Ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan keputusan tepat, praja harus mampu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.
Purnapraja IPDN, ucap Rini Widyantini, memiliki kekuatan yang khas karena mendapat pendidikan yang militan.
Kekuatan itu adalah karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan realitas lapangan.
Ada ruang yang harus diisi agar modal itu menjadi utuh, yaitu penguasaan data dan literasi digital.
“Kompetensi digital dan data belum merata, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity masih perlu diperkuat, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” ucapnya.
