NASIONALNEWS.ID, YOGYAKARTA – Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan sikap tegas saat beraudiensi dengan sejumlah anggota DPRD DIY, Rabu (4/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, forum melakukan aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang pertemuan DPRD DIY.
Aksi simbolis itu menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional, terutama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Forum Kebangsaan DIY menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para wakil rakyat.
Alamudin Haqi, mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut dalam audiensi tersebut, mengatakan pertemuan berjalan baik. Bahkan, menurut dia, pimpinan DPRD DIY telah menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan yang disampaikan forum.
“Alhamdulillah, audiensi yang kami lakukan di DPRD DIY berjalan dengan baik. Pimpinan DPRD DIY telah menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan yang kami sampaikan,” kata Alamudin kepada NasionalNews.id.
Ia menegaskan, persoalan yang disuarakan forum bukan sekadar kepentingan politik. Menurutnya, masalah tersebut berkaitan dengan integritas, etika akademik, kepastian hukum, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan nasional.
Alamudin juga menilai putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip negara hukum dan konstitusi.
“Pendidikan bukan sekadar formalitas administratif. Pendidikan adalah fondasi integritas, kejujuran, dan pembentukan karakter,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan pejabat publik ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan bertanggung jawab.
Tak hanya menyampaikan aspirasi kepada DPRD DIY, Alamudin juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintah dan DPR RI mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan polemik ijazah Jokowi dan Gibran.
“Presiden Prabowo dan pemerintahannya, termasuk DPR RI Pusat, harus segera mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan kasus ijazah palsu Jokowi dan Gibran,” tegasnya.
Ia meminta Prabowo berani mengambil keputusan. Menurutnya, dua persoalan tersebut berpotensi menjadi masalah besar apabila tidak segera dituntaskan.
“Prabowo harus berani mengambil keputusan ini. Sebab, dua masalah yang saat ini seperti gunung emas yang siap meledak, bila tidak bisa dituntaskan justru akan menjadi bumerang,” katanya.
Alamudin bahkan mengingatkan, sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut bisa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Prabowo.
Ia menilai, jika tuntutan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti, ambisi Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden pada periode berikutnya bisa menghadapi tantangan serius.
Di sisi lain, Alamudin mengapresiasi pimpinan DPRD DIY yang bersedia menerima aspirasi Forum Kebangsaan DIY. Ia menilai penyampaian aspirasi secara kolektif, kritis, dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
“Perjuangan ini bukan tentang kepentingan pribadi maupun golongan. Ini adalah perjuangan menjaga marwah konstitusi, integritas pendidikan, dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, hukum harus menjadi panglima, kekuasaan harus memiliki batas, dan integritas harus menjadi fondasi kepemimpinan nasional. (Ridar)
