NASIOANALNEWS.ID, LAMONGAN – Lagi lagi Dinas Sosial kabupaten Lamongan didemo puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Lamongan, Kelompok ini menyuarakan aspirasi masyarakat di depan kantor Dinsos, Rabu (09/10/2024).
Para pendemo menyuarakan terkait permasalahan bantuan Bansos makanan diduga tak layak konsumsi serta carut marut bantuan BPNT Non tunai juga terindikasi bermasalah.
Rombongan para pendemo berorasi di depan gedung kantor Dinas Sosial Lamongan dengan pengawalan dari Aparat kepolisian Polres lamongan dengan membawakan poster dan spanduk mereka meneriakkan tuntutannya.
Hal tersebut di ungkapkan oleh koordinator lapangan, Iqbal mengatakan, bahwa kehadiran dirinya dan rekan rekan, membawakan aspirasi masyarakat terkait bantuan BPNT dan bantuan permakanan yang kami duga bermasalah.
“Kami mohon dengan segala hormat ibu Kepala Dinas Sosial agar Segera menindaklanjuti terkait permasalahan tersebut, data yang kami miliki hampir separuh kecamatan di Lamongan terkait permasalahan bantuan dari kemensos bermasalah, melalui Tim advokasi kami akan melaporkan ke Polda Jatim. Kami minta bukti tindak lanjuti bukan hanya sekedar janji semata,” ungkapnya.
Para pendemo di temui langsung oleh kepala Dinas Sosial kabupaten Lamongan Farah Damayanti Zubaidah dalam sambutannya di tengah demonstrasi menyampaikan terimakasih atas atensi permasalahan ini tahu dalam permasalahan, terkait bantuan sosial permakanan adalah program lansung dari pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial.
“Regulasi pendataan pengajuan yakni pengajuan tahun terdahulu dan di laksanakan tahun berikutnya. maka penyaluran bantuan adalah sudah di bentuk kelompok masing-masing. Para kelompok permakanan dan lainnya langsung di SK langsung oleh Kemensos dan dana dana bantuan tidak mampir ke Dinas sosial karena sudah ada tim yang terbentuk dan mereka yang menyalurkan bantuan langsung bantuan dari Kemensos,” ungkapnya.
Farah juga menegaskan terkait adanya bantuan tidak tepat sasar dan tidak layak konsumsi yang mama.
“Dimana dan kapan ada bantuan dari pemerintah untuk KPM yang di anggap tidak layak konsumsi dan tidak tepat sasaran,” cetus Kadis Dinsos Kab. Lamongan Farah Damayanti Zubaidah.
Sholichan
