NASIONALNEWS.ID, SERANG — Aroma ketidakadilan kembali menyeruak dari hamparan sawah di Kampung Renged, Desa Renged, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Sekelompok petani yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tanah garapan mereka kini dicekam kecemasan dan keresahan, usai munculnya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum berseragam dari pihak PT. Citra Dian Perkasa (CDP), Kamis (16/10/2025).
Menurut pengakuan para petani, dua oknum mengaku dari PT CDP berinisial AL dan HRI. Keduanya disebut-sebut memaksa para petani menyerahkan hasil panen dengan dalih adanya surat kuasa yang mengatasnamakan perusahaan.
“Saya kaget, cemas, dan tak habis pikir. Tanah yang sudah saya tanami sejak dulu, tiba-tiba diminta hasil panennya. Bahkan saya diminta angkat kaki dari lahan sendiri,” tutur Nursaman, salah seorang petani, dengan suara parau menahan emosi.
Ustaz Suprani, tokoh masyarakat setempat, membenarkan adanya dugaan tekanan terhadap para petani. Ia bahkan mengaku lahan garapannya sendiri juga sempat diambil paksa HRI dan mertuanya. “Mereka datang membawa selembar surat kuasa. Dengan rasa marah dan kecewa, surat itu langsung saya sobek di depan mereka. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali,” ujarnya geram.
Bae, petani lain yang turut menjadi korban, berharap ada keadilan atas perlakuan yang mereka alami. Menurutnya, petani tidak pernah berniat menjual sawah secara permanen. “Dulu pihak pabrik hanya bilang: ‘Garap saja dulu, kalau belum dipakai.’ Tidak pernah ada pembicaraan tentang pengambilalihan paksa seperti ini,” katanya.
Ia meminta PT CDP meninjau ulang seluruh perjanjian yang pernah dibuat, dan tidak membenarkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum berseragam. “Kami bukan menolak perusahaan. Tapi jangan juga kami, masyarakat kecil, diperlakukan semena-mena. Kami hanya ingin keadilan,” pungkasnya.
Kasus ini memantik perhatian luas dari warga sekitar. Mereka mendesak aparat pemerintah daerah maupun penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang serta intimidasi yang dilakukan oknum PT CDP.
“Kalau begini caranya, siapa lagi yang akan membela kami? Kami hanya rakyat kecil, yang berusaha hidup dari hasil bumi. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT CDP belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. (Farid)
