NASIONALNEWS.ID, PEKALONGAN – Upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satunya melalui kunjungan studi tiru ke Kabupaten Pekalongan, Selasa (7/7), guna mempelajari pengelolaan jaminan kesehatan daerah dan sistem rujukan pasien yang dinilai berhasil diterapkan di wilayah tersebut.
Kunjungan dipimpin Bupati Sleman Harda Kiswaya didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Hasto Karyantoro.
Rombongan juga terdiri atas Anggota Komisi B DPRD Sleman, Kepala Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas RSUD Sleman, Direktur RSUD Sleman, Direktur RSUD Prambanan, kepala puskesmas, hingga perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman.
Setibanya di RSUD Kajen, rombongan diterima Plt. Bupati Pekalongan Sukirman beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka mengenai berbagai strategi menjaga kualitas pelayanan kesehatan di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
Materi yang menjadi perhatian Pemkab Sleman meliputi mekanisme rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit, pengelolaan peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung pemerintah daerah, pemerataan wilayah rujukan, hingga penerapan sistem konsultasi internal antar tenaga medis di rumah sakit.
Plt. Bupati Pekalongan Sukirman mengungkapkan penyesuaian kebijakan nasional membuat pemerintah daerah harus lebih cermat mengelola pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, koordinasi yang kuat dengan BPJS Kesehatan menjadi salah satu kunci agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
“Tantangan penyesuaian fiskal nasional di bidang kesehatan mengharuskan daerah merumuskan tata kelola yang taktis. Melalui pola verifikasi serta koordinasi yang transparan bersama BPJS Kesehatan, program perlindungan medis masyarakat tetap berjalan stabil dan hak-hak pelayanan medis bagi warga penerima jaminan daerah dapat terpenuhi secara optimal,” kata Sukirman.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menilai pengalaman Kabupaten Pekalongan menjadi referensi penting bagi daerahnya. Ia mengatakan, penguatan sistem rujukan harus berjalan seiring dengan efisiensi penggunaan anggaran agar pelayanan kesehatan tetap berkualitas tanpa membebani keuangan daerah.
“Pemerintah daerah saat ini wajib melakukan penghematan yang cermat atau mengencangkan ikat pinggang. Pendapatan daerah harus diimbangi dengan efisiensi belanja rujukan medis. Karena itu, pelayanan kesehatan perlu dioptimalkan secara berjenjang dengan memaksimalkan peran puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah,” ujar Harda.
Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi Dinas Kesehatan Sleman bersama RSUD Sleman, RSUD Prambanan, puskesmas, dan BPJS Kesehatan untuk menyusun pola rujukan internal yang lebih efektif.
Harapannya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman semakin cepat, terintegrasi, serta mampu menjangkau masyarakat secara optimal. (Jat)
