NASIONALNEWS.ID, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa terbebani denda bunga.
Program tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini diberikan untuk tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2013 sampai 2026, dengan nominal sanksi bunga maksimal Rp100 juta.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si., menyampaikan kebijakan tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan database BKAD Sleman, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 miliar. Angka tersebut berasal dari tunggakan pokok PBB-P2 sebesar Rp138 miliar.
Penghapusan bunga ini diharapkan bisa mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Di sisi lain, penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman menunjukkan capaian positif.
Hingga 10 November 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp93,9 miliar atau 95,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp98,5 miliar.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp4,59 miliar untuk memenuhi target penerimaan PBB-P2 tahun ini.
Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman mencapai Rp1,084 triliun atau 81,41 persen dari target Rp1,332 triliun.
BKAD Sleman berharap program penghapusan bunga ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebelum batas waktu berakhir.
Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diimbau segera melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2026.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Sleman berharap penerimaan pajak semakin optimal sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sleman. (Jat)
