SLEMAN – Tak lagi berhadapan dengan tumpukan fotokopi dan alur administrasi yang panjang. Warga Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, kini cukup menyiapkan KTP, telepon seluler berbasis Android, dan ID pelanggan PLN untuk mengakses layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kemudahan itu terasa dalam layanan jemput bola Perlinsos Digital yang digelar Pemerintah Kalurahan Donoharjo bersama Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Jumat (14/8/2026). Memasuki hari kedua pelaksanaan, warga datang untuk melakukan pendaftaran sekaligus verifikasi status bantuan sosial.
Layanan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut uji coba transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sehari sebelumnya turut disaksikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat berkunjung ke Kabupaten Sleman.
Di tengah proses digitalisasi pelayanan publik, pengalaman warga Donoharjo menunjukkan satu hal sederhana: teknologi tidak harus rumit untuk dirasakan manfaatnya.
Lima Menit, Data Langsung Diverifikasi
Proses yang sebelumnya identik dengan berkas administrasi kini berlangsung lebih ringkas. Warga membawa dokumen dan perangkat yang diperlukan, kemudian petugas membantu melakukan pencocokan data serta validasi foto wajah secara digital.
Kamituwa Kalurahan Donoharjo, Dani Prasetyo, mengatakan rata-rata warga hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit untuk menyelesaikan proses pelayanan.
“Rata-rata masyarakat hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit untuk menyelesaikan proses pelayanan. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan petugas maupun sistem sudah sesuai dengan harapan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid,” ujar Dani, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, efisiensi tersebut menjadi salah satu keunggulan utama penerapan Perlinsos Digital. Sistem tidak hanya memangkas tahapan birokrasi konvensional, tetapi juga membuat proses verifikasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Saat ini, digitalisasi telah mencakup verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ke depan, cakupannya direncanakan meluas hingga subsidi listrik, LPG, serta bantuan pendidikan.
Pengalaman Warga: Tak Perlu Lagi Banyak Fotokopi
Bagi Waluyo, salah seorang warga yang mengikuti layanan tersebut, perubahan paling terasa adalah berkurangnya persyaratan administrasi.
“Kalau dulu harus membawa banyak berkas fotokopi untuk mengurus bantuan sosial, sekarang tidak perlu lagi. Cukup membawa KTP, HP Android, dan ID PLN, prosesnya cepat karena dibantu langsung oleh petugas,” kata Waluyo.
Pengalaman itu memperlihatkan bagaimana digitalisasi pelayanan sosial mulai menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Bukan sekadar memindahkan proses administrasi ke perangkat digital, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana bagi masyarakat.
Konsep jemput bola turut membuat layanan lebih dekat dengan warga. Petugas hadir di wilayah kalurahan sehingga masyarakat tidak harus menempuh proses panjang untuk memastikan data bantuan sosial mereka sesuai.
Digitalisasi Membuka Jalan Pelayanan Lebih Sederhana
Pemerintah Kalurahan Donoharjo menyadari tidak semua warga dapat hadir dalam layanan jemput bola tersebut. Karena itu, masyarakat yang belum sempat mengikuti proses verifikasi tidak perlu khawatir.
Pendampingan pendaftaran mandiri tetap dibuka melalui agen dan petugas resmi yang tersedia di setiap padukuhan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting agar transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat.
Di Donoharjo, ukuran keberhasilan digitalisasi akhirnya bukan sekadar seberapa canggih sistem yang digunakan. Ukurannya justru sederhana: apakah warga lebih mudah mendapatkan pelayanan.
Jika lima menit cukup untuk memverifikasi data yang sebelumnya membutuhkan lebih banyak berkas dan tahapan, maka teknologi mulai menemukan maknanya—ketika birokrasi menjadi lebih dekat, cepat, dan mudah bagi masyarakat. (Jatmo)
