NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendorong dan mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Pemulihan UMKM pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus terpadu, menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan,” kata Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta pada Kamis (15/1/2026).
Dari aspek permintaan, Kementerian UMKM mendorong supaya usaha ini terpengaruh segera diaktifkan kembali melalui berbagai skema penyelamatan usaha.
Hal ini mencakup restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM yang memiliki pinjaman di perbankan.
Langkahnya mulai dari penundaan pembayaran hingga penghapusan utang bagi usaha dengan kondisi paling berat.
Pemerintah juga menyiapkan skema top-up (tambahan) modal kerja dengan bunga 0% pada tahun pertama.
Pada tahun kedua, bunga direncanakan sekitar 2%–3% guna memastikan keberlanjutan usaha.
Maman Abdurrahman juga mengusulkan pemberian bantuan presiden (banpres) untuk rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro bagi kelompok UMKM ultramikro yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.
Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk dana langsung yang dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan produksi.
“Dengan bantuan ini, UMKM bukan hanya dapat memulai kembali usahanya, tetapi juga memiliki daya beli. Supply dan demand bisa kembali bergerak secara seimbang,” ujarnya.
Untuk memperkuat sisi permintaan, Kementerian UMKM akan mengonsolidasikan seluruh platform e-commerce nasional agar membuka laman khusus yang menampilkan produk UMKM dari Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Laman ini diharapkan menjadi wadah belanja sekaligus sarana donasi publik.
“Masyarakat Indonesia dapat membantu tidak hanya melalui donasi, tetapi juga dengan membeli produk saudara-saudara kita di daerah terdampak. Ini adalah wujud nyata gotong royong jangka panjang,” tuturnya.
Pemulihan UMKM pascabencana, ucap Maman Abdurrahman, merupakan proses berkelanjutan.
Sampai Maret 2026 akan diarahkan pada pemetaan dan pendataan komprehensif, yang dilanjutkan dengan intervensi langsung bagi UMKM yang datanya telah tervalidasi.
Dengan begitu Kementerian UMKM juga mendorong transformasi UMKM di Sumatera agar menjadi lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing.
“Ini bukan semata memulihkan, tetapi membangun UMKM yang lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera mengemukakan percepatan pemulihan sektor ekonomi dan pangan dinilai perlu bagi daerah terdampak bencana.
Tim bidang ekonomi dan pangan terdiri dari Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif.
Mereka diminta bergerak cepat membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemulihan ekonomi daerah harus menjadi prioritas, terutama dengan mengoptimalkan kembali komoditas unggulan seperti kopi dan cabai,” ucap Tito Karnavian.
“Jika rantai produksi dan distribusi tidak segera dipulihkan, daya beli masyarakat akan menurun sementara harga-harga berpotensi meningkat.”
Kebangkitan sektor-sektor produktif lokal merupakan kunci agar roda ekonomi kembali berputar dan kehidupan masyarakat pascabencana dapat pulih secara berkelanjutan.
