NASIONALNEWS.ID PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya turun ke jalan memperingati 28 tahun Reformasi, Kamis (21/5/2026). Dalam aksi mimbar bebas itu, mahasiswa menegaskan bahwa reformasi dinilai belum tuntas, sementara kebijakan pemerintah disebut semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Aksi dimulai dari PKM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Massa kemudian bergerak menuju Mapolresta Banyumas dan Kodim 0701/Banyumas sebelum berakhir di kompleks Alun-alun Purwokerto.
Di depan Polresta Banyumas, mahasiswa menggelar orasi selama sekitar 10 menit. Massa lalu melanjutkan konvoi sepeda motor menuju Kodim 0701/Banyumas dan kembali menyampaikan kritik terhadap arah demokrasi dan kebijakan negara.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Nayla, menilai semangat reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 justru belum sepenuhnya terwujud hingga hari ini.
“Ketika 28 tahun reformasi, tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah disuarakan, namun sampai hari ini banyak yang belum terealisasi. Reformasi masih belum selesai, masih belum tuntas,” ujarnya di sela aksi.
Mahasiswa juga menyoroti peran aparat negara yang dinilai semakin jauh dari cita-cita reformasi, terutama terkait tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI pada era 1998.
Menurut Nayla, masih terdapat praktik represifitas, pembungkaman ruang kritik, hingga munculnya tahanan politik yang dinilai belum memperoleh keadilan.
“Tapi hari ini kami melihat justru aparat semakin jauh dari semangat demokrasi. Masih banyak represifitas, masih banyak pembungkaman, masih banyak tahanan politik yang meminta keadilan. Polisi seharusnya menjalankan amanah rakyat,” tegasnya.
Selain isu demokrasi, mahasiswa turut menolak revisi RUU TNI yang dinilai minim partisipasi publik. Mereka menilai pengesahan regulasi tersebut membuka ruang semakin luas bagi keterlibatan militer di ranah sipil dan pemerintahan.
Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sasaran kritik. Massa menilai program dengan anggaran besar tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk dugaan risiko korupsi dan pengurangan alokasi sektor pendidikan.
“Urgensi pemerintah seharusnya pendidikan dan kesehatan. Tapi dana itu dipangkas untuk MBG yang menurut kami masih menimbulkan banyak persoalan. Pemerintah gagal menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Nayla.
Aksi di Alun-alun Purwokerto berlangsung damai. Mahasiswa membawa poster dan berbagai narasi kritik terhadap pemerintah. Mereka menegaskan bahwa masyarakat seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam setiap penyusunan kebijakan negara.
“Yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah masyarakat itu sendiri. Tapi hari ini masyarakat bukan menjadi tolok ukur mereka,” pungkasnya.
(Widhiantoro)
