NASIONALNEWS.id
PANDEGLANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya menjawab persoalan gizi dan meringankan beban ekonomi masyarakat selama Ramadan menuai sorotan di Kabupaten Pandeglang, Kamis (26/2/2026).
Alih-alih mendapat apresiasi luas, pelaksanaan program tersebut justru memicu kritik dari masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga warganet. Sejumlah warga mempertanyakan kualitas menu, proses penyajian, serta efektivitas pelaksanaan MBG sepanjang Ramadan tahun ini.
Kemasan Viral Picu Reaksi
Perbincangan mencuat setelah video dan foto paket MBG viral di media sosial. Dalam unggahan itu, paket makanan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terlihat dibagikan menggunakan kantong plastik kresek.
Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan standar makanan bergizi dan kurang menjaga aspek kelayakan serta higienitas. Warganet menilai penyajian itu bertolak belakang dengan semangat program yang mengusung pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan penerima manfaat.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengklarifikasi bahwa makanan awalnya telah dikemas sesuai SOP menggunakan ompreng. Namun, dalam proses distribusi terjadi pemindahan kemasan oleh kader posyandu karena faktor cuaca. Penjelasan ini justru memunculkan pertanyaan soal konsistensi pengawasan dan koordinasi teknis di lapangan.
KNPI Desak Evaluasi
Sorotan juga datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang. Ketua DPD KNPI Pandeglang, Saepudin, menilai pelaksanaan MBG belum optimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, pengawasan terhadap operasional di tingkat pelaksana harus diperketat agar tujuan program benar-benar tercapai. Ia menegaskan, kritik tidak hanya berkembang di ruang digital, tetapi juga disampaikan langsung oleh masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan di lapangan.
Skema Ramadan Dipertanyakan
Selama Ramadan, distribusi MBG dilakukan dengan sistem “take away” bagi siswa yang berpuasa. Paket umumnya berisi kurma, roti, telur, dan susu untuk berbuka.
Meski dinilai praktis, pola ini memunculkan pertanyaan tentang kecukupan dan keseimbangan gizi. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah skema tersebut berbasis kajian nutrisi terukur atau sekadar menyesuaikan momentum Ramadan tanpa pendekatan gizi yang komprehensif.
Transparansi Jadi Kunci
Hingga kini, informasi terkait rincian anggaran, mekanisme distribusi, dan evaluasi mutu program di Pandeglang dinilai masih terbatas. Minimnya keterbukaan data memicu dorongan agar pemerintah daerah dan pelaksana program lebih transparan.
Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa akuntabilitas yang jelas, program yang digadang sebagai solusi peningkatan gizi berisiko dipersepsikan sebagai kegiatan simbolik semata.
MBG sejatinya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, catatan penting di Pandeglang menegaskan perlunya perbaikan standar penyajian, konsistensi SOP, kejelasan kandungan gizi, serta transparansi anggaran dan distribusi.
Evaluasi komprehensif dinilai mendesak agar program ini tidak sekadar menjadi penyaluran makanan, melainkan kebijakan berbasis kebutuhan gizi yang berdampak nyata bagi kelompok rentan.
(ARI)
