NASIONALNEWS.ID, YOGYAKARTA – Kota Yogyakarta berhasil meraih peringkat kedua nasional kategori kota dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan Pemkot Yogyakarta mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Capaian ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkot Yogyakarta untuk terus mengembangkan pelayanan berbasis digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Nezar Patria mengatakan, GM-DTGI memberikan gambaran lebih mendalam tentang perkembangan pemanfaatan teknologi digital di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian ini penting karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir cakupan penilaian GM-DTGI berkembang dari 429 menjadi 508 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Tetapi membantu daerah-daerah kita menjawab tiga pertanyaan penting, yaitu di mana posisi kita di tengah transformasi digital ini, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana praktik-praktik baik bisa kita jadikan contoh,” jelas Nezar.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Teknologi AI dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, serta kualitas pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah harus mampu menggunakannya secara tepat agar memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital.
Menurut Hasto, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan sekadar banyaknya aplikasi atau kecanggihan teknologi. Hal terpenting adalah masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
“Sebetulnya yang paling kita harapkan dan kita rasakan adalah layanan. Kalau sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital itu berjalan dengan baik, maka harapannya masyarakat merasakan bahwa layanan lebih cepat dan lebih akuntabel,” ungkapnya.
Hasto menjelaskan, Pemkot Yogyakarta telah memiliki Jogja Smart Service (JSS) sebagai salah satu fondasi pelayanan pemerintahan digital.
Ke depan, Pemkot Yogyakarta akan memperkuat integrasi berbagai kanal layanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, masyarakat tidak harus berhadapan dengan sistem pelayanan yang berjalan sendiri-sendiri.
Pemkot Yogyakarta juga menargetkan diri menjadi center of excellence sekaligus center of referral bagi kabupaten dan kota lain dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital.
Namun, Hasto mengingatkan bahwa penggunaan teknologi AI tetap harus berada dalam kendali manusia.
“AI adalah sekadar alat untuk membantu, jadi bukan segala-galanya. Semua keputusan tetap harus berada di bawah kendali aparatur yang ada di dalamnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan AI membutuhkan dukungan data yang sudah terdigitalisasi dengan baik. Data harus benar, valid, dan akurat agar teknologi tersebut bisa bekerja optimal.
Selain kesiapan data, konsistensi aparatur dalam menggunakan sistem digital juga menjadi pekerjaan penting. Setiap aktivitas pemerintahan harus tercatat dan terdokumentasi sehingga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Tri Hastono, mengatakan keikutsertaan dalam GM-DTGI Award 2026 menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan transformasi digital di Kota Yogyakarta sudah sesuai standar dan ketentuan.
Menurutnya, penghargaan yang diterima harus ditindaklanjuti dengan memperbesar dampak transformasi digital bagi masyarakat.
Ia menyebut ada dua tantangan utama yang harus diselesaikan. Pertama, membangun visi bersama antar-OPD agar tidak muncul ego sektoral dalam mengembangkan sistem dan platform digital.
Kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan serta penginputan data. Tri menilai, sistem digital tidak akan berjalan optimal jika setiap unit kerja tidak konsisten mencatat dan mendokumentasikan aktivitasnya.
“Bagaimana kita mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang dicatat, itu menjadi salah satu tantangan di lapangan,” ujarnya.
Dengan penghargaan tersebut, Pemkot Yogyakarta diharapkan tidak berhenti pada pencapaian peringkat nasional. Integrasi sistem, kualitas data, dan peningkatan pelayanan publik menjadi pekerjaan lanjutan agar transformasi digital benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. (Ridar)
