NASIONALNEWS.ID PURWOKERTO – Proyek Rp1,5 miliar di kawasan Menara Pandang Teratai, Purwokerto, kini menyisakan sekitar 40 lapak kuliner yang kosong, kotor, dan tak terawat. Rampung sejak akhir 2024, fasilitas itu belum berfungsi sebagai sentra kuliner seperti yang direncanakan.
Pantauan NasionalNews.id pada Kamis (24/9/2026) menunjukkan bangunan yang rampung pada akhir 2024 itu belum berfungsi sebagaimana tujuan awal. Sejumlah pintu besi rusak. Area dapur mini dipenuhi debu, sedangkan sisa barang milik pedagang masih berserakan di beberapa lapak.
Masing-masing lapak berukuran sekitar 214 x 266 sentimeter dan berada di sisi timur trotoar Jalan Bung Karno. Hampir dua tahun setelah pembangunan rampung, fasilitas tersebut belum menunjukkan aktivitas sebagai sentra kuliner.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, proyek tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp1,5 miliar dan mulai diproses pada September 2024.
Gagasan pembangunan lapak muncul pada masa Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro. Lapak dirancang sebagai bagian dari program Banyumas Street Food untuk menampung perwakilan empat paguyuban UMKM, termasuk Paguyuban Kranji.
Namun, rencana tersebut tidak berlanjut menjadi aktivitas perdagangan yang berkelanjutan. Sejumlah pedagang memilih kembali berjualan di kawasan trotoar karena menilai lokasi lapak kurang strategis.
Persoalan juga berkaitan dengan belum jelasnya pola pengelolaan dan regulasi pemanfaatan. Pedagang belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme penggunaan lapak secara permanen.
Ketidakjelasan itu terlihat ketika kewenangan pengelolaan dikonfirmasi kepada instansi terkait. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Gatot Purwadi, menyebut lapak tersebut merupakan aset DPU Banyumas.
“Itu asetnya DPU Banyumas, coba dikonfirmasi saja ke sana,” kata Gatot.
Di sisi lain, Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, dan Lingkungan DPU Banyumas, Kiki Nofisnu, hingga berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan mengenai status pemanfaatan maupun rencana pengoperasian puluhan lapak tersebut.
Kondisi lapangan menunjukkan jarak antara pembangunan fisik dan pemanfaatan aset masih lebar. Bangunan telah berdiri sejak akhir 2024, tetapi fungsi ekonominya sebagai pusat kuliner belum berjalan.
Dengan nilai proyek mencapai Rp1,5 miliar, keberadaan puluhan lapak yang kosong dan tidak terawat menjadi catatan atas efektivitas pemanfaatan aset daerah. Anggaran telah terserap untuk membangun fasilitas, sementara manfaat yang dirancang melalui program Banyumas Street Food belum terlihat secara optimal.
(Widhiantoro)
