Direktur LKBH IAIN Madura: Segera Tangkap Oknom DPRD yang Lindungi Presma Syaiful Bahri

oleh -
screenshot 20210807 232659 whatsapp compress85

NASIONALNEWS, PAMEKASAN – Belakangan ini muncul polemik baru setelah Presma IAIN Madura, Syaiful Bahri, menyerahkan diri ke Polres Pamekasan, Sabtu (7/8/2021) dini hari.

Hal itu lantaran setelah terjadinya demonstrasi pada 30 Juli 2021 lalu yang berujung perusakan, pelemparan, dan pembakaran sejumlah fasilitas kampus IAIN Madura, Syaiful Bahri menghilang.

Syaiful Bahri, yang kala itu berwenang sebagai Korlap Aksi, menghilang selama sembilan hari setelah terjadinya insiden tersebut. Kasak-kusuk muncul dugaan, selama sembilan hari Syaiful Bahri menghilang, ia disembunyikan atau diamankan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan.

Sehingga, penyidik Polres Pamekasan kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap Syaiful Bahri untuk dimintai keterangan perihal kronologi terjadi perusakan, pelemparan dan pembakaran sejumlah fasilitas di kampus IAIN Madura.

Berselang beberapa hari pasca terjadinya insiden tersebut, anggota Satreskrim Polres Pamekasan langsung mengamakan empat mahasiswa IAIN Madura yang ikut dalam demonstrasi tersebut dan mereka terbukti melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas kampus IAIN Madura.

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura, Sulaisi Abdurrazaq meminta agar Polres Pamekasan juga menangkap oknum yang menjanjikan uang Rp 5 juta terhadap salah satu mahasiswa yang ikut demonstrasi saat itu.
Pihaknya juga meminta, agar Polres Pamekasan menangkap oknum anggota DPRD Pamekasan yang mempersulit tugas penyidik.

“Jika ada pihak internal kampus yang terlibat, ungkap ke ruang publik supaya masalah terang benderang,” kata Sulaisi, Sabtu (7/8/2021).

Menurut pengacara kondang di Pamekasan ini, Syaiful Bahri saat menyerahkan diri ke Polisi, diantarkan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan.

Ia berpendapat, penyidik Polres Pamekasan yang menangani dugaan tindak pidana perusakan fasilitas kampus IAIN Madura ini tidak boleh dipermainkan oleh oknum anggota DPRD Pamekasan yang menyembunyikan Syaiful Bahri (Presma IAIN Madura) selaku korlap aksi.

“Soal penerapan Pasal bagi Presma ada pada kewenangan penyidik. Kami katakan tidak boleh dipermainkan, karena penyidik tahu bahwa kemarin malam, Syaiful Bahri rencananya akan diserahkan oleh oknum tersebut sekitar pukul 20.00 – 21.00 WIB ke Polres Pamekasan,” bebernya.

“Namun hingga pukul 23.00 WIB, oknum tersebut tidak mau mengangkat kontak tim Penasihat Hukum Rektor IAIN Madura. Padahal sebelumnya sudah bertemu dan mencapai kesepakatan dengan tim lawyer agar tidak mempersulit penyidik,” tambah dia lagi.

Kata Sulaisi, perbuatan oknum anggota DPRD Pamekasan tersebut jelas merupakan tindakan menghalang-halangi dan mempersulit penyidik untuk menegakkan hukum.

Saran dia, Polisi dapat saja menyeret oknum anggota DPRD Pamekasan itu ke ranah pidana.

“Perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidik dalam penegakan hukum jelas merupakan obstruction of justice,” ungkapnya.

Pihaknya meminta agar Polres Pamekasan tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus ini.

“Polisi harus bertindak tegas, agar citra dan wibawa Polri tidak buruk di mata publik serta tidak dinilai bermain dengan oknum anggota DPRD Pamekasan ini,” sarannya.

Sulaisi juga menyarankan Polres Pamekasan agar menyeret oknum anggota DPRD Pamekasan tersebut ke ranah hukum pidana. Sebab hal itu dapat menjadi alternatif penyidik supaya Presma IAIN Madura ini tidak terkesan kebal hukum.

“Kami yakin penyidik Polres Pamekasan tidak selemah itu,” nilai Sulaisi.

Tak hanya itu, menurut Advokat yang juga menjabat sebagai Ketua DPW APSI Jatim ini, pemidanaan terhadap oknum yang menghalangi proses hukum menjadi penting. Tujuannya, agar setiap upaya penegakan hukum oleh Polri dapat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Tidak ada yang boleh kebal hukum,” tegasnya.

Pandangan Sulaisi, perbuatan oknum anggota DPRD Pamekasan ini jelas merupakan personal crime. Sebab, tidak sedang dalam tugas jabatan sebagai anggota DPR sehingga dengan mudah dapat dicokok Polisi.

“Itupun kalau Polisi mau menyederhanakan masalah ini. Kita paham bahwa semua orang sama dihadapan hukum sebagaimana asas equality before the law,” urainya.

“Jangan dilindungi karena dia anggota DPRD Pamekasan. Seret aja agar tidak mempersulit penyidik,” pintanya.

Pengamatan Sulaisi, saat ini, publik, termasuk keluarga besar civitas akademika IAIN Madura, menunggu agar masalah ini cepat teratasi.

Ia juga berharap, agar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum dapat benar-benar terwujud.

Salain itu, menurut dia, IAIN Madura dirugikan atas tindakan oknum anggota DPRD Pamekasan tersebut yang secara nyata berusaha menjadi pelindung menyembunyikan Presma IAIN Madura sehingga menyulitkan penyidik Polres Pamekasan.

“Hukum seolah menjadi mainan. Wibawa Polres Pamekasan dikangkangi. Mahasiswa korban hasut, yang saat ini sedang ditahan benar-benar dirugikan,” geramnya.

“Siapa sebenarnya Presma IAIN Madura ini? Mengapa oknum anggota DPRD Pamekasan ini melindungi? Apakah karena Syaiful Bahri ini konstituennya? Beranikah Polres Pamekasan menyeret oknum anggota DPRD Pamekasan itu?. Allahu a’lam,” tutupnya.

Editor : Kholisin

No More Posts Available.

No more pages to load.