NASIONALNEWS.ID, Depok – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengatakan penguatan ketahanan siber bukan suatu pilihan.
Namun, ini untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan publik digital tetap aman serta terpercaya.
Dengan begitu digitalisasi berperan sebagai enabler utama dengan data yang terintegrasi, sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, dan sistem yang inklusif serta aman.
“Inilah arah baru birokrasi kita, yakni tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan ceramah umum dalam penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, di Depok, Jawa Barat (Jabar) pada Senin (1/12/2025).
Untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual diperlukan strategi tata kelola yang kuat dan manajemen program yang disiplin.
Selain itu pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural yang berjalan serentak di seluruh instansi.
“Keamanan siber merupakan fondasi yang memastikan seluruh struktur tetap kokoh. Tanpa keamanan yang kuat, integrasi data tidak dapat berjalan aman, layanan publik tidak bisa diandalkan, dan reformasi struktural menjadi rapuh,” ujarnya.
Rini Widyantini meneruskan upaya mewujudkan transformasi digital harus diarahkan pada kolaborasi lintas sektor.
Hal ini bukan sistem yang terfragmentasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan pulau.
Jadi, agenda transformasi digital nasional harus memastikan integrasi layanan, keseragaman standar, serta penguatan keamanan siber sebagai pilar utama.
“Hanya dengan itu kita dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efisien, dan benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sejumlah langkah seperti memperkuat ketahanan digital pemerintah, dan keamanan siber harus menjadi agenda strategis yang dibangun secara menyeluruh dan berlapis.
Langkah untuk memperkuat ketahanan digital dilakukan pemerintah yakni, pertama yaitu standarisasi keamanan nasional di seluruh layanan digital pemerintah.
Kedua, integrasi dashboard keamanan nasional dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT).
Ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN di pusat maupun di daerah.
Terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.
“Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia,” ucapnya.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi menambahkan sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.
Badan ini dan Kementerian PANRB terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam berbagai bidang.
Langkah ini termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi,” tuturnya.
“Yang diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan dan peta jalan penyelenggaraan transformasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ucapnya.
