NASIONALNEWS.ID, TANGSEL – Warga Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut pengambil alihan pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Tangsel dinilai tidak serius.
Ketua RW 05 Pakualam, Hari Mulyono menegaskan, bahwa rencana pengambilan alih yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangsel melalui petugas DLHK tidak bicara soal mekanismenya, akan tetapi soal harga biaya pengangkutan (retribusi).
Bahkan kata dia, selama ini pengankutan sampah di wilayahnya telah lama dilakukan oleh pihak ketiga (swasta, red). Maka dianggap tidak jelas, pasalnya alur penyampaian rencana itu tidak jelas mekanisme dan tujuan pengangkutan sampah tersebut.
“Masyarakat tidak bisa mencerna apakah kalau diambil alih oleh DLHK bisa berjalan lebih baik atau tidak. Mestinya ada surat melalui kepala wilayah, misal Lurah atau Camat untuk mengumpulkan warga walaupun yang menjelaskan nanti dari pihak DLHK. Rencana pengangkutan sampah oleh Pemerintah tidak jelas dan tegas,” papar Hari, Selasa (24/7/2019).
Hari menambahkan, petugas DLHK yang menemuinya langsung bicara biaya pengangkutan sebesar Rp20 ribu perbulan, sedangkan pengangkutan yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta hanya sebesar Rp15 ribu perbulannya.
“Petugas DLHK yang datang langsung bicara soal biaya pengangkuta sampah sebesar Rp20 ribu. Padahal sama pihak swasta sekarang ini hanya Rp15 ribu perbulan,” jelasnya.
Pada dasarnya Hari mengaku mendukung Pemerintah terkait pengelolaan sampah, agar bisa mewujudkan Kota Tangsel yang bersih. Namun perlu ada pengelolaan yang lebih baik lagi.
“Saya medukung rencana tersebut agar Kota Tangsel Bersih, tapi ketika diambil alih pengelolaan sampahnya bisa lebih baik lagi atau tidak,” ungkapnya.
Lebih dalam ia mengatakan, bahwa selam ini belum pernah ada bantuan dari Pemerintah untuk membantu menangani permasalahan sampah di wilayahnya.
“Belum pernah ada bantuan apapun dari Pemerintah terkait penanganan sampah di wilayah ini,” tandasnya. (bahri/aput)
