Rapat Paripurna DPRD Usulkan Pemkot Tangerang Pinjam Dana

oleh -
Pemkot Tangerang

NASIONALNEWS.ID, KOTA TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tiga Raperda oleh Walikota Tangerang Arief R Wismansyah di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (10/9/2020). Untuk menutup defisit anggaran, DPRD mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk meminjam dana ke Kementerian Keuangan.

Arief menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 pendapatan daerah di Kota Tangerang dianggarkan sebesar Rp3.55 Triliun.

“Kami anggarkan untuk pendapatan daerah tahun 2021 sebesar 3.55 triliun rupiah, dengan indikator berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 2 triliun dan pendapatan transfer sebesar 1.55 triliun rupiah,” terang Arief.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengusulkan Pemkot Tangerang untuk meminjam dana kepada Kementerian Keuangan, untuk menutupi sejumlah defisit anggaran.

“Kami mendorong Walikota untuk melakukan peminjaman ke Kementerian Keuangan supaya defisit bisa tertutupi dengan jangka panjang,” jelas Turidi saat ditemui di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, diketahui RAPBD 2020 tahun lalu pendapatan daerah Pemkot Tangerang yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.580.374.100.610 dengan rincian pendapatan asli daerah senilai Rp2.377.890.325.336. Sedangkan pemasukan dari dana perimbangan sebesar Rp 1.363.851.764.000 ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 838.632.011.274.

“Kalau dibandingkan tahun anggaran RAPBD 2020 sebesar 4,58 T dan RAPBD 2021 hanya 3,55 T maka perbedaan kurang lebih 1.03 T, nah saya kira untuk bisa menyamakan anggaran saya berharap pemerintah kota Tangerang dapat mengajukan pinjaman ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian keuangan,” usul politisi Gerindra.

Turidi menjelaskan, pinjaman tersebut dapat memberikan suntikan dana bagi pengembalian gaji tenaga harian lepas (THL), membayarkan tunjangan tenaga medis, dan biaya operasional untuk biaya pendidikan gratis bagi sekolah swasta, serta untuk membiayai sektor pengembangan ekonomi dikota Tangerang.

“Kota Tangerang kan berbatasan dengan DKI dan masuk zona merah dengan Penerapan PSBB, jadi saya kira pemerintah kota dapat melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kemenkeu, karena banyak keluhan yang menyangkut hal itu. Dan kaitan meminjam ke Kementerian Keuangan, kan memang bisa seperti beberapa daerah lainnya,” tuturnya.

Turidi belum merinci jumlah pekerja THL, tenaga medis, dan sekolah swasta yang menjadi fokus dalam rencana peminjaman anggaran ke Kementerian Keuangan ini.

“Rincinya belum tahu. Kami baru menyampaikan usulan. Yang jelas kami berharap di APBD 2021 nanti tidak ada potongan-potongan untuk mereka,” tandasnya. (Yuyu)