Satpol PP Razia PKL, Polisi Bantu Keamanan

oleh -107 views

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang makin menjamur di sepanjang jalan Daan Mogot, depan terminal Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan, Jum’at (25/10/2019).

Selain menempati bahu jalan, PKL banyak yang menempati tanah kosong dan trotoar, bahkan ada juga yang diatas saluran air, dan ada juga di area pertamanan. Yang lebih memprihatinkan lagi ada dikomersilkan seperti didepan pasar Hipli, mereka tidak punya lahan parkir yang memadai, sehingga dampaknya mengganggu aktifitas pengguna jalan.

Dalam kesempatan itu Polsek Kalideres membantu petugas Satpol PP yang menertibkan PKL   dengan sasaran pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Daan Mogot skup wilayah Kecamatan Kalideres.

“Para PKL itu memang kadang kita butuhkan, namun kadangkala mereka juga perlu dibina dan ditertibkan. Karena keberadaannya yang kadang mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” kata kapolsek Kalideres AKP Indra Maulana.

Kepala Satpol PP Kecamatan Kalideres Romansen mengatakan, pihaknya sudah menghimbau kepada para PKL agar menempati tempat yang sudah disediakan, namun mereka tetap membandel, selain menggangu pengguna jalan areal yang dipakai berjualan juga nampak kumuh karena tidak dibersihkan.

“Dengan adanya penertiban ini diharapkan keberadaan PKL bisa lebih tertata rapih dan tidak sampai mengganggu arus lalu lintas,” imbuhnya.

Sementara aktivis muda Darsuli sangat mengapresiasi kinerja pihak Satpol PP dalam menertibkan keberadaan PKL di sepanjang jalan Daan Mogot yang jelas mengganggu ketertiban umum. Namun pihak Satpol PP juga harus lebih tegas lagi jika bisa mengembalikan fungsi saluran air yang di tempati para pedagang kaki lima.

“Banyak saluran air yang mampet karena ulah pedagang kaki lima, sebentar lagi musim hujan kalau pedagang kaki lima yang diatas saluran air tidak ditertibkan akan berdampak banjir dan ggenangan air hujan,” jelasnya.

Darsuli juga menyampaikan, Satpol PP tidak boleh kalah dengan oknum – oknum yang jelas mengkomersialkan lahan-lahan tersebut. Karena banyak bangunan diatas saluran air yang di komersilkan.

“Tindak tegas kalau memang mau di nilai masyarakat tegas, jangan setengah setengah,” ujar Darsuli. (BB)