NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui kolaborasi berbagai pihak.
Langkah ini guna menjawab kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi 170 ribu lebih murid penyandang disabilitas di sekolah umum.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, satuan pendidikan, serta partisipasi aktif para Guru dan Tenaga Pendidik akan memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan inklusif secara lebih masif dan berkelanjutan.
“Melayani anak-anak berkebutuhan khusus adalah sebuah kemuliaan. Ini membutuhkan kerja bersama—pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan—agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal,” katanya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam ‘Peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan’ di SMP Negeri 16 Jakarta pada Senin (20/4/2026).
Tantangan bagi pendidikan inklusif yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana untuk terus memperkuat kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan bagi semua murid.
Selain itu membekali seluruh Tenaga Kependidikan mengenai layanan pendidikan inklusif.
Abdul Mu’ti meneruskan penguatan kapasitas guru khususnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menjadi kunci dalam memperluas layanan pendidikan inklusif.
Guru juga dapat mendorong lahirnya ruang pertemuan yang aman dan nyaman.
Selain itu membuat para murid di seluruh Indonesia membaur tanpa sekat diskriminasi, serta dapat bertumbuh mencapai potensi terbaik mereka.
”Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat terutama dalam penguatan kapasitas guru, kita dapat memastikan bahwa seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu dan tumbuh menjadi generasi hebat,” ucapnya.
Komisi X DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah Kemendikdasmen dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendidikan inklusif.
“Ini merupakan jawaban atas tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah.
Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Langkah ini termasuk melalui penyempurnaan regulasi.
“Kita juga perlu memastikan ketersediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, kurikulum yang fleksibel, serta sosialisasi kepada masyarakat agar semakin terbuka terhadap keberagaman,” ucapnya.
Guru SD Ceger 02 Jakarta sekaligus peserta pelatihan program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, Elydawati mengakui program pelatihan berjenjang ini memberikan bekal yang komprehensif bagi guru dalam menangani murid berkebutuhan khusus.
“Pelatihan ini sangat membantu kami karena disusun berjenjang, mulai dari dasar hingga mahir. Kami tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik melalui magang, sehingga lebih siap dalam mendampingi murid berkebutuhan khusus di sekolah,” ujarnya.
Keberadaan GPK sangat dibutuhkan di setiap satuan pendidikan.
Pasalnya, banyak sekolah yang memiliki murid berkebutuhan khusus namun belum didampingi secara optimal.
Pada saat yang sama Guru SDN Pulo 07 Jakarta, Zulfan Hartadi, mengutarakan program ini memberikan pemahaman baru bagi guru dalam mengenali dan menangani kebutuhan belajar murid secara lebih tepat.
“Program ini benar-benar menjawab kebutuhan kami sebagai guru. Kami jadi memahami bahwa banyak murid yang sebelumnya dianggap reguler ternyata memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda,” tuturnya.
Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak guru di seluruh Indonesia agar layanan pendidikan inklusif semakin merata.
