NASIONALNEWS.ID PURWOKERTO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas sejumlah isu di lingkungan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas menghasilkan titik temu antara pihak perusahaan daerah, pengawas internal pemerintah, dan masyarakat sipil. Forum yang difasilitasi Ketua DPRD Banyumas, Agus Prianggodo, mendapat apresiasi dari Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Jawa Tengah.
Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut menghadirkan unsur Inspektorat Kabupaten Banyumas, jajaran direksi Perumdam Tirta Satria, serta perwakilan GNP Tipikor. Sejumlah isu yang sebelumnya menjadi sorotan dibahas secara langsung dalam forum tersebut.
Ketua GNP Tipikor Banyumas, Edo Damaraji, menyatakan puas atas penjelasan yang disampaikan Perumdam Tirta Satria. Menurutnya, berbagai pertanyaan dan masukan yang diajukan telah dijawab secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi Bapak Agus Prianggodo yang telah memfasilitasi forum ini. Pertemuan berjalan sesuai ekspektasi kami,” kata Edo.
Meski demikian, ia berharap hasil dialog tidak berhenti pada klarifikasi semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola perusahaan daerah.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas, Joko Setyono, menegaskan Perumdam Tirta Satria telah beberapa kali menjalani pengawasan. Audit internal dilakukan pada 2020, sedangkan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI berlangsung pada 2023.
Menurut Joko, seluruh rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh Perumdam Tirta Satria.
“Seluruh rekomendasi dari kedua pengawasan tersebut sudah dinyatakan tuntas dan terselesaikan dengan baik oleh Perumdam,” ujarnya.
Ketua DPRD Banyumas Agus Prianggodo menilai kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan yang lebih baik. Karena itu, DPRD membuka ruang dialog agar berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan mencari solusi bersama.
Baca berita sebelumnya: https://www.nasionalnews.id/headline/gnp-tipikor-adukan-dugaan-kkn-di-perumdam-tirta-satria-ke-bk-dprd-banyumas/
Ia juga menegaskan Perumdam Tirta Satria menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan masyarakat. Jika masih terdapat persoalan yang dipandang belum selesai, DPRD siap kembali memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait.
RDP ini menjadi respons atas permohonan yang sebelumnya diajukan GNP Tipikor Jawa Tengah berdasarkan hasil investigasi lapangan. Organisasi tersebut sempat menyoroti sejumlah isu, mulai dari dugaan ketidaktransparanan rekrutmen pegawai, mekanisme pengadaan barang dan jasa swakelola, penggunaan kendaraan inventaris, pengelolaan tantiem, hingga tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah yang mengemban fungsi pelayanan dasar masyarakat.
(Widhiantoro)
