NASIONALNEWS.id LAMONGAN – Banjir Bengawan Jero yang terus berulang setiap tahun kembali menjadi sorotan publik. Forum Masyarakat Lamongan, secara terbuka mengelar diskusi publik dan konsolidasi masyarakat, lemahnya tata kelola sumber daya air yang digelar Senin (12/1/2025) di Warung Joglo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan mimbar kritik keras terhadap pemerintah yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
Para peserta menegaskan, bahwa banjir Bengawan Jero bukan bencana alam semata, melainkan buah dari kebijakan setengah hati, buruknya koordinasi lintas wilayah, serta minimnya keberanian mengambil langkah strategis dari hulu hingga hilir.
Tokoh Pemuda Masyarakat Lamongan, Made Rizal, menyebut penanganan banjir selama ini bersifat reaktif dan tambal sulam. Pemerintah dinilai hanya sibuk ketika banjir datang, lalu kembali abai setelah air surut.
“Setiap tahun polanya sama. Musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan. Ini bukti nyata sistem pengelolaan air di Lamongan gagal total dan tidak terintegrasi,” tegas Made Rizal.
Ia menekankan, bahwa Bengawan Jero merupakan sistem besar yang melibatkan aliran air dari wilayah selatan hingga bermuara ke laut melalui Gresik. Namun ironisnya, pengelolaan masih terkotak-kotak oleh ego sektoral dan batas administrasi.
“Air tidak mengenal batas kabupaten. Tapi kebijakan pemerintah justru terjebak sekat wilayah,” tambahnya.
Sorotan tajam juga disampaikan Cak Priyo, yang mengulas kerusakan ekologis Bengawan Jero secara historis. Ia menyebut kawasan tersebut dulunya merupakan rawa alami penyangga banjir. Kini, fungsi itu nyaris hilang akibat alih fungsi lahan, penyempitan sungai, dan minimnya upaya pemulihan lingkungan.
“Dulu air punya ruang, sekarang tidak. Rawa menyempit, sungai dangkal, air akhirnya meluap ke sawah dan rumah warga. Kalau pemerintah terus fokus pada penanganan darurat, banjir tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Menurutnya, normalisasi sungai tanpa mengembalikan fungsi rawa hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan.
Sementara itu, Hamim membeberkan fakta lapangan yang memperlihatkan lemahnya pengawasan instansi teknis. Ia menyebut jembatan rendah, sedimentasi parah, dan enceng gondok yang dibiarkan menutup aliran sungai sebagai bukti nyata pembiaran bertahun-tahun.
“Ini bukan masalah baru. Tapi kenapa terus dibiarkan? Di mana pengawasan BBWS, dinas terkait, dan pemerintah daerah?” kritiknya.
Hamim juga menyoroti minimnya sinergi antara pemerintah desa, HIPPA, P3AI, BBWS, pemerintah provinsi hingga pusat. Ia menilai normalisasi sungai selama ini lebih bersifat seremonial ketimbang solusi nyata.
Sebagai bentuk tekanan politik dan moral, forum ini menyepakati penyusunan surat rekomendasi bersama yang akan diajukan ke pemerintah daerah hingga pusat. Rekomendasi tersebut mencakup pengerukan rawa dan waduk, pembenahan jalur pembuangan air ke Wangen, Manyar, dan Melik 2, pembentukan Satgas sampah sungai, serta perbaikan sistem HIPPA demi ketahanan pertanian.
Forum juga mendesak keterlibatan aktif BNPB, Kementerian PUPR, Perhutani, dan Pemprov Jawa Timur, termasuk penambahan alat pencacah enceng gondok serta kerja sama lintas lembaga yang konkret, bukan sekadar rapat dan wacana.
Di waktu yang sama, Mas Nur, selaku tokoh masyarakat setempat, mengajak masyarakat Lamongan untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah.
“Kita harus bergandengan tangan dan menembus jalur ke pemerintah pusat. Kalau hanya berharap janji tahunan, banjir tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Diskusi ini dihadiri masyarakat Bengawan Jero, kepala desa di sepanjang aliran sungai, aktivis mahasiswa, IP3A, tokoh pemuda, serta perwakilan Polsek Turi dan Kodim Lamongan. Forum Masyarakat Lamongan menegaskan satu sikap: penanganan banjir Bengawan Jero tidak boleh lagi ditunda dan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. (Sholic)
