NASIONALNEWS.ID PURWOKERTO – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret pejabat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menuai keprihatinan dari kalangan alumni. Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) Purwokerto, Djoko Susanto, menilai kasus tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk calon pemimpin yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berintegritas.
Alumni Fakultas Hukum Unsoed tahun 1991 itu menyayangkan informasi mengenai penangkapan Rektor Unsoed beserta Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III. Menurutnya, perguruan tinggi bukan sekadar tempat mencetak manusia berpengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan moral dan karakter.
“OTT KPK adalah bukti nyata bahwa semakin tinggi ilmu bukan jaminan moralnya baik,” ujar Djoko.
Karena itu, ia mendorong proses pemilihan rektor ke depan tidak berhenti pada ukuran akademik dan kapasitas intelektual. Integritas, rekam jejak moral, serta komitmen terhadap tata kelola yang bersih, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama.
Keprihatinan Djoko semakin tajam ketika menyinggung isu proses penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang tengah menerpa Unsoed.
Menurut dia, dugaan praktik nepotisme maupun penerimaan mahasiswa dengan imbalan uang, apabila terbukti, merupakan persoalan yang sangat serius. Fakultas Kedokteran memiliki tanggung jawab strategis karena lulusannya kelak menjalankan profesi yang bersentuhan langsung dengan keselamatan manusia.
“Profesi dokter nantinya menyembuhkan masyarakat, melakukan operasi, dan mengambil tindakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Karena itu, proses penerimaan mahasiswanya harus benar-benar bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Djoko berharap momentum persoalan tersebut menjadi titik evaluasi menyeluruh bagi Unsoed. Ia mendorong adanya pembenahan sistem, transparansi penerimaan mahasiswa, serta pembersihan terhadap setiap unsur pimpinan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Bagi alumni, persoalan ini bukan semata tentang reputasi sebuah institusi. Lebih jauh, ini menyangkut kredibilitas pendidikan, kualitas calon pemimpin, dan kepercayaan publik terhadap kampus yang seharusnya menjadi benteng moral sekaligus intelektual.
“Harapan kami ke depan, semua unsur yang melakukan tindakan dalam penerimaan mahasiswa dengan sistem nepotisme atau berbayar harus dibersihkan,” pungkas Djoko.
(Widhiantoro)
