NASIONALNEWS.id LAMONGAN – Program ketahanan pangan nasional yang seharusnya menjadi penopang ekonomi desa, justru tersendat di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Alih-alih menghadirkan ternak sapi sebagai wujud nyata program, yang terlihat hingga awal April 2026 baru sebatas kandang tanpa isi.
Sorotan tajam mengarah pada dugaan pemangkasan anggaran oleh pemerintah desa (pemdes) setempat. Dana Desa (DD) tahun 2025 sebesar Rp 200 juta yang sedianya dialokasikan untuk pembangunan kandang sekaligus pengadaan sapi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), disebut tidak diterima secara utuh oleh pengelola.
Ketua BUMDes Kebalandono, Anisul, mengungkapkan bahwa perencanaan program ini mengalami kegagalan akibat sejumlah kendala yang muncul di luar prediksi.
“Awalnya kami menerima anggaran Rp 200 juta pada Desember 2025. Lalu Januari 2026 mulai pembangunan kandang dengan anggaran sekitar Rp 71 juta,” ujar Anisul saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/4/2026).
Namun di tengah proses berjalan, kata dia, pihak pemdes meminta sebagian anggaran tersebut untuk dialihkan ke pembangunan fasilitas umum (fasum) di dua dusun.
“Tiba-tiba pihak pemdes meminta Rp 81.700.000. Jadi sisa di rekening hanya sekitar Rp 48 juta,” ungkapnya.
Dengan sisa anggaran yang jauh dari cukup, program pengadaan sapi pun praktis mandek. Kondisi diperparah dengan mundurnya calon pengelola atau perawat sapi yang sebelumnya telah ditunjuk.
“Ada kendala lagi, pengrawat sapi yang sudah kami tunjuk malah mengundurkan diri. Sampai sekarang baru kandang saja yang selesai,” tambahnya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin program strategis nasional bisa berubah arah di tengah jalan? Apakah pergeseran anggaran tersebut sudah melalui mekanisme yang sah dan transparan, atau justru menjadi celah penyimpangan?
Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Pemdes Kebalandono. Sebab, jika benar dana program ketahanan pangan dialihkan tanpa dasar yang jelas, maka ini bukan sekadar soal gagal perencanaan melainkan potensi pelanggaran tata kelola anggaran desa.
Program yang digadang-gadang mampu memperkuat ekonomi warga, kini justru menyisakan kandang kosong. Sebuah ironi di tengah gencarnya narasi ketahanan pangan nasional.
SHOLIC
