NASIONALNEWS.id BANYUMAS–Kabar revolusioner datang dari jantung “Kota Satria”. Menghancurkan sekat birokrasi yang selama ini menghantui rakyat kecil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas resmi menetapkan kebijakan kesehatan tanpa batas melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Kini, akses kesehatan bukan lagi soal memiliki kartu aktif atau saldo di rekening. Bagi warga Banyumas, KTP adalah kunci tunggal untuk membuka gerbang layanan medis di seluruh fasilitas kesehatan.
Investasi Nyawa: Ledakan Anggaran 100% Lebih!
Langkah berani ini diambil oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri L, yang menegaskan bahwa hak hidup sehat adalah harga mati bagi setiap warga. Tak tanggung-tanggung, komitmen ini dibuktikan dengan lonjakan anggaran yang sangat drastis untuk menjamin keselamatan publik.
• Tahun 2025: Anggaran berada di bawah Rp50.000.000.000.
• Maret 2026: Melompat tajam menjadi Rp105.000.000.000.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat. Kami memilih berinvestasi pada manusia, meski harus membatasi ruang fiskal untuk infrastruktur,” tegas Sadewo, Kamis (19/3/2026).
Runtuhnya Tembok Administrasi
Selama ini, masyarakat kelas menengah ke bawah kerap terjebak dalam “labirin” administrasi. Kartu BPJS yang tidak aktif seringkali menjadi penghalang saat maut mengintai. Namun, di bawah arahan Asisten Administrasi Umum (Asminum), Amrin Ma’ruf, prosedur tersebut kini dipangkas habis.
Skema Layanan Proaktif Baru:
• Datang & Dilayani: Dalam kondisi darurat, pasien cukup datang ke rumah sakit atau puskesmas.
• Pendaftaran Otomatis: Fasilitas kesehatan kini memiliki wewenang proaktif untuk mendaftarkan pasien ke dalam sistem jaminan secara langsung.
• Hambatan Nol: Tidak ada lagi cerita warga ragu berobat karena takut biaya atau kendala kartu tidak aktif.
Cakupan 98%: Banyumas Jadi Benteng Kesehatan Terkuat
Saat ini, 98% warga Banyumas telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jaminan bahwa hampir seluruh penghuni wilayah ini memiliki payung hukum yang kuat saat menghadapi sakit.
Kebijakan ini adalah bukti nyata bahwa di Banyumas, kemanusiaan ditempatkan jauh di atas tumpukan dokumen. Ini bukan sekadar berita kesehatan; ini adalah deklarasi perlindungan rakyat yang paling nyata di tahun 2026.
Sumber: Humas Pemda Banyumas
Editor: IMAM S
