Advokasi Tambang Ilegal, Ketum PMII Pamekasan Diancam Dibunuh

oleh -
img 20210623 wa0094

NASIONALNEWS.ID, PAMEKASAN – Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan Moh. Lutfi meyakini lambatnya penindakan terhadap kasus tambang ilegal di Pamekasan karena adanya faktor politis.

Sebab, kata Lutfi, ada beberapa elit yang mengambil keuntungan di balik tambang ilegal untuk kepentingan politik. Selain itu, terdapat sistem premanisme dalam kasus tambang ilegal. Pasalnya, dia mengaku beberapa kali mendapat ancaman dari orang tidak dikenal.

Setelah pihaknya melakukan aksi besar-besaran penolakan terhadap tambang ilegal, orang tidak dikenal melalui pesan whatsapp mengancam keselamatannya. Bahkan, ancaman tersebut tidak hanya kepadanya, tetapi juga menjurus kepada anggota keluarganya.

Bahkan dia pernah mengosongkan kantor Pengurus Cabang (PC) PMII Pamekasan selama beberapa hari demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kendati begitu, dia enggan untuk melaporkan ancaman itu kepada pihak berwajib, agar fokus advokasinya tidak bias.

“Saya disuruh milih, antara tembak atau celurit,” ungkap mahasiswa UNIRA tersebut, Rabu (23/06/2021).

Tidak hanya itu, meski mendapat tawaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan untuk mengadvokasi kasus ini ke Provinsi Jawa Timur, dia justru tidak tertarik. Alasannya, jika kasus ini dikawal hingga ke provinsi, maka akan lebih rumit dan akan mengandung kepentingan politis.

Sementara menurutnya, aturannya sudah cukup jelas, bahwa penindakan terhadap 219 titik tambang ilegal bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan. Karena itu, pihaknya menekan agar Pemkab Pamekasan lebih serius dalam penindakannya.

“Ini kan sudah jelas aturannya. Ada Undang-Undang Minerba, Ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan itu bisa diproses oleh pihak kepolisian,” ujar Lutfi.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Pamekasan Al Anwari mengusulkan agar aktivis PMII mau diajak beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Sebab, usulannya itu telah disetujui oleh ketua dan sekretaris DPRD Pamekasan.

“Barangkali di sana lebih mengetahui solusi-solusi yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Reporter: Kholisin

No More Posts Available.

No more pages to load.