NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan berdasarkan data BPS bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pernah menyentuh sebesar 4,2 juta ton.
Angka ini tertinggi dibandingkan sekarang sebesar 3,8 juta ton dengan proyeksi tetap aman pada 3,2 juta ton hingga akhir 2025.
Dengan berbagai kebijakan yang diambil Indonesia akan berada di jalur yang tepat untuk mengulang capaian besar.
Hal yang dimaksud perbaikan regulasi yang masif, kemudahan akses sarana dan prasarana (sarpras), dan kebijakan presiden yang pro-petani
“Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo dan kerja keras seluruh jajaran, insya Allah tahun ini kita capai kembali swasembada pangan,” katanya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat Kementerian Komunikasi dan Digital (FMB Kemkomdigi) pada Kamis (20/11/2025).
Pada sisi lain produksi padi Indonesia diperkirakan sebesar 34,7 juta ton pada 31 Desember 2025.
Angka ini naik sebesar 4,15 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Ini tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini berkat kebijakan tegas Presiden Prabowo,” ucapnya.
Amran Sulaiman mengemukakan lonjakan capaian sektor pertanian sepanjang 2024-2025 merupakan efektivitas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani.
Arah kebijakan presiden dinilai tegas dan berorientasi pada perbaikan regulasi.
Langkah ini telah menghasilkan peningkatan produksi pangan nasional.
“Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan perbaikan regulasi yang selama bertahun-tahun menghambat petani. Salah satu terobosan terbesar adalah pemangkasan aturan distribusi pupuk,” ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 145 regulasi mengatur pupuk. Hal ini berakibat distrbusi lambat ke petani.
Amran Sulaiman meneruskan setelah regulasi dipangkas, pupuk dapat didistribusikan langsung dari pabrik ke petani.
Selain itu pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal, sekaligus menurunkan harganya.
“Harga pupuk subsidi turun 20 persen. Dulu petani mengeluh pupuk mahal dan langka. Sekarang tebusnya cukup pakai KTP, distribusi dipermudah, dan petani jauh lebih bahagia,” tuturnya.
Prabowo Subianto telah menerbitkan 19 Instruksi Presiden yang mendukung percepatan produksi sampai sekarang.
Hal ini termasuk peningkatan jaringan irigasi hingga 2 juta hektare.
“Presiden selalu titip satu hal, bela rakyat kecil. Dan itu yang kami jalankan,” tuturnya.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Langkah ini termasuk mengungkap kasus pupuk palsu yang merugikan petani Rp3,2 triliun.
Kemudian, menindak peredaran beras yang tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET).
Terakhir memastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi di internal Kementan.
Perbaikan dari hulu hingga hilir akan terus dilakukan Kementan seperti percepatan distribusi sarana produksi sampai penindakan hukum.
Untuk memastikan transparansi dibuka layanan pengaduan online langsung ke Mentan.
Langkah ini membuat keluhan petani ditangani secara cepat dan tanpa pungutan liar.
“Regulasi kami perbaiki, sarana prasarana diperbaiki, bahkan untuk memudahkan keluhan petani kami buka sistem online pengaduan kepada saya langsung dan kami respons,” ucapnya.
“Dari laporan yang bentuk pidana laporkan ke kepolisian, yang butuh tindakan katakan bibit, alsintan, ditindaklanjuti selama ada sarana prasarana benih langsung dikirim, dan tidak ada pungli-pungli.”
