NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menilai Government at a Glance Southeast Asia 2025 sebagai wadah untuk memahami bagaimana Asia Tenggara memodernisasi layanan publik.
Itu dilakukan saat terjadi peningkatan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi.
Reformasi birokrasi menjadi jalan untuk meningkatkan kepercayaan, daya saing, dan penyampaian layanan pemerintah yang efektif.
“Agenda reformasi Indonesia berlandaskan pada kerangka kerja yang jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip OECD yaitu berfokus pada layanan yang berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Government at a Glance Southeast Asia 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Pembentukan Government at a Glance Southeast Asia 2025 digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pencanangan reformasi telah berjalan 10 tahun terakhir menghasilkan 55.000 lebih posisi administratif berubah menjadi fungsional.
Langkah ini menaikkan peringkat E-Government Indonesia melonjak dari peringkat 167 hingga 64.
Dari sisi fiskal, reformasi akuntabilitas mencegah potensi inefisiensi sebesar Rp128 triliun.
Hal lainnya adalah dilakukan inovasi layanan terpadu kepada masyarakat melalui 296 Mal Pelayanan Publik (MPP).
Selain itu layanan digital melalui portal terpadu MPP Digital yang diadopsi 199 daerah tersebar di seluruh negeri.
Perkembangan tadi mengurangi kerumitan administrasi, menghemat waktu tunggu.
Rini Widyantini mengemukakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan agenda jangka panjang untuk arah birokrasi pada masa depan.
“Visi untuk tahun 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang berorientasi pada ‘kehidupan manusia’ atau layanan yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan,” ucapnya.
Government at a Glance Southeast Asia 2025 melaporkan perkembangan pemerintah bidang digital, integritas publik, dan data.
Namun, Indonesia tidak boleh cepat puas, karena masih banyak hal yang bisa ditingkatkan negara tersebut.
“Laporan ini bukan hanya sekedar sebagai sebagai sumber perspektif yang berkelanjutan, melainkan menjadi panduan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan terus bergerak maju untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, lebih responsif, dan benar-benar berpusat pada masyarakat,” tuturnya.
OECD Deputy Secretary-General František Ružička mengutarakan Government at a Glance Southeast Asia 2025 menjadi ajang untuk memperdalam pengetahuan, perbandingan atar negara dan saling belajar sektor pemerintahan di Asia-Pasifik.
Langkah ini agar dapat mengetahui posisi masing-masing dan mencari peluang perubahan.
“OECD mendukung kebijakan berdasarkan bukti, mendukung potensi dan masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama, dan berbagi pengalaman yang kita lakukan,” ucapnya.
Laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025 memperkuat global expertise OECD dalam standar pengelolaan publik dan memperkuat tata kelola agar dapat memproduksi analisis dan dukungan.
Hal ini terutama untuk negara-negara asia yang kini dalam proses aksesi OECD seperti Indonesia.
Laporannya juga merupakan hasil kerja sama OECD dengan Asian Development Bank (ADB) sebagai katalis pembelajaran dialog antar negara dan peluang kerja sama baru.
Hasil analisis ini menunjukkan Asia Tenggara berada dalam jalur yang benar, meskipun tantangan fiskal dan demografi.
Komitmen tata kelola yang kuat bisa menanggulangi hal tersebut.
“OECD mendorong transparansi dan pengawasan dalam tata kelola untuk memastikan sumber daya publik digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab,” ucapnya.
ADB Vice President Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik, Scott Morris menyoroti kemajuan di Asia Tenggara dalam membangun tata kelola yang tangguh, transparan, dan berorientasi pada warga.
Dia menekankan tiga aspek yang perlu dikembangkan dalam tata kelola.
“Keberlanjutan fiskal, inovasi digital, dan kepercayaan publik berjalan beriringan dalam area tersebut,” tuturnya.
