Diduga Korupsi, NGO JALAK Desak KPK Usut Bupati Lamongan

oleh -
Img 20201120 171253

NASIONALNEWS.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di kota Soto Lamongan yang dijabat oleh Bupati Fadeli dua periode yang seolah tak tersentuh hukum, Non Government Organisation Jaring Pelaksana antisipasi Keamanan (Ngo Jalak) mendesak KPK usut tuntas.

Dugaan tindak pidana korupsi, skandal gratifikasi yang merugikan negara dan sempat diungkap- diungkap para demonstran di depan pendopo bebe­rapa waktu lalu. Namun seolah nyaris tak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi hal tersebut Ketua divisi Hukum NGO JALAK Arthur Noija SH, kepada wartawan dalam konferensi pers di gedung GERAI hukum jalan Jambrud no 14 Kenari Jakarta Pusat Jumat (11/2020) Arthur Noija SH mengatakan, pihaknya NGO JALAK akan segera melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Lamongan.

“Ada indikasi selama 10 tahun berkuasa menerapkan sistem dinasti seperti yang terjadi di Provinsi Banten yang kepala daerahnya ditangkap KPK. Harus ada pelaporan ke pimpinan dan aparat penegak hukum di pusat. Kami mengendus ada permainan yang dilakukan oleh Bupati lewat jaringan pusat agar dia aman. Kita akan adu sejauh mana jaringan yang dimiliki oleh Bupati menjelang masa bakti habis. Jangan harap akan bisa lolos atas lapiran kami sebab walaupun minta perlindungan ke bupati terpilih justru malah semakin jelas ketakutan yang di alami bupati agar tak terjerat hukum,” ujar Arthur Noija, SH.

Arthur juga menjelaskan, seperti dugaan mark up pada anggaran pembangunan puskesmas Karangkembang Babat senilai proyek Rp. 9,4 M tahun 2018 terindikasi terjadi nya mark up atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara minimal Rp. 1.561.472.727,27 dan maksimal Rp. 2.795.831.013,96.

”Terjadi pengurangan pengerjaan pengeboran strauss pada rumah pompa dan pengurangan pekerjaan pada beton atap unit UGD, selain itu kami juga menemukan ada pengurangan pada pekerjaan lain seperti pagar samping, sambatan depan (BOX CULVERT) AC,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pada pekerjaan lainnya. Apalagi pengerjaanya dimenangkan oleh PT Pilar Abadi akan tetapi praktik dilapanganya dikerjakan oleh Perusahaan lain.

Selanjutnya, kata dia, pada tahun 2019 dianggarakan lagi melalui satuan Kerja Dinas Kesehatan dengan rincian anggaran Rp. 9.350.000.000, dengan hasil lelang pemenang dengan harga Rp. 8.350.630.394,22.

”Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi mark up seperti tahun sebelumnya, dengan nama pemenang tender CV Kharisma Cipta Abadi Lamongan,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, adanya dugaan pungutan liar melalui camat-camat se-Kabupaten Lamongan untuk meminta dana kepada kades kades berupa uang senilai Rp. 1.600.000, dengan alasan untuk diberikan kepada kejaksaan. Dengan dalih agar tidak dipermasalahkan terkait penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan bahkan bisa juga terjadi ditahun sebelumnya.

“Belum lagi dugaan pungli Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan yang meminta jatah alias pungli anggaran proyek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) di desa-desa Se-Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 dengan prosentase 15 – 25 %. Menurut pengakuan dari beberapa
sumber, hal itu dilakukan atas dasar perintah dari kepada Dinas PMD Kabupaten Lamongan dan juga patut diduga modusnya dilakukan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dugaan pengunaan dana Covid-19 tahun 2020 yang terindikasi banyak mark-up, baik pengadaan barang dan jasa juga pelaksanaannya.

“Indikasi tersebut dibuktikan dengan tidak dilibatkannya seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Lamongan terkait penganggaran dan pengawasan pengunaan anggaran tersebut, dari hasil refocusing maupun yang lainnya sebesar Rp. 200.177.755.000,” ucapnya.

Dalam hal ini, kata , yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya adalah Ketua Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yakni Bupati Lamongan yang juga sebagai Kepala Daerah. Dia juga meminta kejelasan terkait keseriusan penanganan kasus pengadaan barang dan jasa RSUD dr. Soegiri Lamongan tahun 2015-2017 sesuai surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No : Sprin.Lidik-74/01/05/2018.

”Terindikasi ada kecurangan atau di mark up dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa janji terkait pengadaan barang dan jasa di RSUD dr. Soegiri Lamongan tahun 2010-2017,” terang dia.

Kasus RSUD Dr Soegiri Lamongan, sambungnya, untuk dibuka kembali atau ditindak lanjuti untuk memperjelas upaya dan proses hukum agar ada kepastian hukum dan putusan yang jelas.

“Dugaan korupsi Bank Daerah lamongan dengan menggunakan nasabah fiktif sehingga merugikan dana Bank tersebut puluhan miliyar rupiah juga harus diungkap,” ujarnya.

Menurut dia, itu dibuktikan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi Bank Daerah Lamongan (BDL) di POLDA Jatim tanggal 17 Juli 2020 Selanjutnya diterbitkan surat perintah No Sprin/1344/II/RES 3.3/2020/Ditreskrimsus tanggal 09 Juli 2020.

“Dari sekian banyaknya masalah tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang bertanggung jawab secara penuh adalah Bupati Lamongan,” kata Arthur.

Dia menambahkan, segenap warga masyarakat lamongan meminta keseriusan aparat penegak hukum agar benar-benar menelusuri dan mengusut tuntas serta menindak tegas terjadinya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan Bupati Lamongan

Hal senada diungkapkan oleh Ketum Gerakan Anti Korupsi (GAK) Kampanye sitanggang, usut tuntas gurita dinasti Bupati Lamongan atas dugaan korupsi

“Kami juga akan mengawal kasus tersebut dan akan melaporkan ke KPK, MABES POLRI, DAN KEJAGUNG. Selama ini indikasi dugaan korupsi di Lamongan nyaris tak tersentuh oleh aparat hukum daerah. Kita mensinyalir mereka membentengi dengan jaringan pusat. Tapi setelah masa bakti bupati habis ,kita akan lihat sejauh mana mereka punya taring lagi,” pungkasnya. (Budi Beler)