NSIONALNEWS.ID, MALUKU – Gerakan Advokasi Untuk Indonesia Bersih (GAUIB) mengkritisi soal pembangunan Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Lantaran, pembangunannya dipindah alihkan oleh Pemerintah Daerah MDB.
Diketahui sebelumnya, pembangunan RS tersebut, seharusnya di wilayah Wetar. Namun, faktanya Pemkab MBD malah memindah alikan pembangunanya untuk RS di Tiakur Pulau Moa, Kabupatrn MBD.
Divisi Kesehatan Antar Pusat dan Daerah dari GAUIB, Syamsul Hidayat memgatakan, bahwa RS tersebut dibangun dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan bukan untuk melahirkan masalah di tengah masyarakat.
“Pemda harus bertanggungjawab atas persoalan RS tersebut, apalagi ini terkait kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan berkordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperjelas persoalan ini,” ucap Syamsul, Kamis (11/7/2019).
Syamsul menambahkan, bahwa surat terbuka dari mantan Bupati yang sekarang sudah terpilih sebagai Wakil Gubernur itu tidak substantif. Sebab, tidak ada korelasi dengan apa yang dimaksudkan Menkes dalam pemberitaannya.
“Belum lagi tenaga medis yang sangat minim dan hampir disetiap kecamatan yang ada di MBD tidak dapat memberikan solusi bagi kesehatan masyarakat karena kehadiran mereka tidak dilengkapi alat-alat medis dan obat-obatan. Ini sama saja dengan Pemda tidak serius melayani masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai perwakilan dari GAUIB, dirinya berharap proyek pembagunan RS itu bisa diaudit agar jelas dan transparan didepan publik, mengingat sebagai daerah baru MBD sangat rawan korupsi.
“Segala hal telah diatur semua dan sesuka hati pemimpin, apalagi MBD tidak memiliki RPJMD beberapa tahun kebelakang dimana Bupatinya masih dipimpin Drs. Bananas Orno,” tandasnya. (mustain/04)
