Kunjungan Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ke 2 Kabupaten Di Provinsi Jambi

oleh -
img 20210321 wa0004
Foto saat kunjungan Ibu Amanah Asri, M.Si bersama Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE

NASIONALNEWS.ID, JAMBI – Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Amanah Asri, M.Si beserta tim yakni Muhammad Alaydrus & Mulyo Hartono melaksanakan Tugas kedinasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum Desa ke provinsi Jambi. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat (19/03).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE. didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Arif Budiman di rumah pribadi Bupati yang terletak di Jalan Koni, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Dalam kunjungan ibu Amanah Asri selaku Kasubdit, atau yang sering disapa Mbak Aam melaksanakan wawancara terkait perkembangan penyusunan produk hukum desa baik yang bersifat wajib seperti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa & Peraturan Kepala Desa maupun yang bersifat tematik yang mana penyusunan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Jambi yang terdiri dari 11 Kabupaten/kota , 1.399 Desa merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam potensi yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan pendapatan asli Desa. Hal tersebut tidak dapat tercapai selagi Desa-desa yang ada kurang memperhatikan dan menyadari kewenangan Desa yang mereka miliki. Baik itu kewenangan yang berdasarkan hak asal usul Desa tersebut maupun kewenangan berskala lokal Desa. Karena, dengan kewenangan yang dapat dituangkan ke dalam suatu bentuk regulasi (produk hukum Desa), setiap Desa yang ada di Indonesia tak terkecuali di Provinsi Jambi, dapat memiliki kepastian hukum dan menggunakan hal tersebut untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa setempat demi kesejahteraan bersama.

Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi produk hukum Desa, Mbak Aam juga mensosialisasikan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru,

“Kami dari Ditjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diberikan tugas untuk menyampaikan secara langsung Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 2021, dimana dalam salah satu isinya, kami diminta menjelaskan cara memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 yang dianggap meresahkan Masyarakat yang sudah tersebar dimana-mana,” kata Mbak Aam.

“Oleh sebab itu, kami menghimbau agar beliau, Bapak Muhammad Fadhil Arief selaku Bupati Kabupaten Batanghari untuk bersedia meneruskan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut untuk disampaikan langsung kepada struktur dibawahnya, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga ke desa-desa di wilayah Kabupaten Batanghari,” tambahnya.

Hal yang senada, Bupati Kabupaten Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, menyampaikan, pihaknya sangat berterima kasih atas kunjungan dari Ditjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Kami akan meneruskan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan hingga ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” jelasnya.

Disamping itu, Mbak Aam juga menyampaikan dan menjelaskan tentang kebijakan program E-Voting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021 di Kabupaten Batanghari. Akan tetapi, Jambi memiliki Case yang cukup unik dikarenakan Desa-desa di Kabupaten Batanghari telah melaksanakan kegiatan E-voting tersebut sejak Tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, dengan dinamika yang menyertainya, masyarakat di Desa-desa se kabupaten Batanghari perlahan menyampaikan aspirasi terkait kepercayaan mereka terhadap sistem E-voting dikarenakan angka kemenangan yang diraih pemenang setiap periode bagi mereka kerap kali mereka pertanyakan. Sehingga, sistem E-voting bagi warga masyarakat setempat kurang mendapatkan legitimasi baik secara etik maupun secara politik. Hal tersebut merupakan hal yang wajib mendapatkan perhatian bagi Pemerintah khsusunya Pemerintah Pusat untuk memberikan concern secara khusus kepada Kab.Batang hari karena hal tersebut sangat berdampak kepada kelangsungan perencanaan pemilihan kepala Desa serentak yang akan dilaksanakan secara e-voting.

img 20210321 wa0005
Foto kunjungan Mbak Aam ke Kabupaten Muaro Jambi

Selain berkunjung di Kabupaten Batanghari, Mbak Aam juga mengunjungi Kabupaten Muaro Jambi untuk menyampaikan beberapa kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait tentang Peraturan Pemerintahan Desa. Selain itu juga, Mbak Aam didampingi Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi Ibu Dra.Lutfia, mengunjungi salah satu destinasi wisata di kabupaten yaitu Candi Muaro Jambi.

Foto saat kunjungan ke Candi Muaro Jambi
Foto Mbak Aam saat mengunjungi Candi Muaro Jambi

“Kami mengharapkan pelestarian budaya di Kabupaten Muaro Jambi, disertai dengan peraturan kepastian hukum yang jelas seperi peraturan mengenai Desa Wisata dan kebijakan lainnya untuk menciptakan Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera,” tegas Mbak Aam. (SRJ).