NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) memperkuat sistem penilaian kelembagaan instansi pemerintah melalui pendekatan baru berbasis kapabilitas.
Langkah ini ditandai dengan pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang berlangsung di Kantor Kemenpan dan RB Jakarta pada Kamis (9/4/2026).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan dan RB, Nanik Murwati mengatakan perubahan ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan evaluasi kelembagaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini.
“Kita ingin memastikan bahwa kelembagaan pemerintah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu bekerja efektif dan mendukung pencapaian target pembangunan,” katanya.
Penguatan sistem penilaian ini sesuai arah reformasi birokrasi yang mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berkelas dunia.
Dengan begitu pengukuran kelembagaan mengalami transformasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi konseptual dan substansial.
Fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek struktur organisasi semata.
Namun, ini bergeser pada evaluasi kapabilitas kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, hingga tata kelola organisasi.
Proses penilaian juga diperkuat melalui mekanisme verifikasi yang lebih ketat oleh Tim Verifikasi Kemenpan dan RB serta melibatkan panel ahli guna memastikan hasil yang objektif dan akurat.
Nanik Murwati mengemukakan Tim Verifikasi berperan menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil penilaian.
Jadi, ini diperlukan pemahaman yang seragam dalam membaca indikator, menilai bukti dukung, dan memastikan konsistensi antarinstansi.
“Forum ini kita maknai sebagai ruang untuk menyamakan arah. Tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga membangun komitmen bersama agar proses penilaian berjalan konsisten dan berkualitas,” tuturnya.
Pembekalan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan tim verifikator di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.
Dengan kesamaan pemahaman tadi diharapkan proses penilaian kapabilitas kelembagaan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan gambaran yang akurat terhadap kondisi organisasi pemerintah.
Ke depan hasil penilaian ini akan menjadi pijakan dalam memperkuat kelembagaan instansi pemerintah agar lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
