Jaminan Sosial Kesehatan Tak Perlu Dibatasi

oleh -
Ilustrasi Jaminan Kesehatan. (Poto: doknet)

Oleh: Shelli

NASIONALNEWS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan biasa disebut BPJS Kesehatan, sedikit demi sedikit mulai membatasi Jaminan Sosial Kesehatan.

Pengobatan penyakit tertentu tidak ditanggung BPJS Kesehatan, padahal jelas sebuah badan yang menjamin masalah sosial kesehatan. Harusnya ini menjadi catatan para legislatif, agar segera mengevaluasi kembali, apakah BPJS masih layak diteruskan?

Apa perlu sebaiknya, jaminan sosial kesehatan dikembalikan ke pemerintah daerah (Pemda) masing-masing dan sebagai bentuk pengabdian kepala daerah ke warganya. Saya yakin pemerintah kota, kabupaten dan provinsi mampu memberikan pelayanan dan jaminan sosial kesehatan.

Pemerintah pusat seharusnya bisa mencontoh program kepala daerah. Salah satunya, Wahidin Halim waktu menjabat Walikota Tangerang, warga berobat sampai dirawat hingga tindakan operasi dan habis biaya berapa pun ditanggung pemerintah daerah alias gratis. Syarat mudah, hanya cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), langsung mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Sekarang ini, Wahidin Halim menjabat Gubernur Banten, dan ia menerapkan kembali hal yang sama dikala menjadi Walikota Tangerang.

Hal serupa dilakukan Alex Nurdin saat menjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Warganya mendapat jaminan sosial kesehatan, ia menggratiskan warganya berobat hingga rawat inap, hanya cukup menggunakan KTP dan KK.

Seharusnya pemerintah pusat tidak perlu malu melakukan studi banding ke pemerintah daerah dan mengadopsi program kepala daerah, demi melayani rakyatnya di bidang sosial dan kesehatan.

Jadi yang namanya jaminan sosial kesehatan, itu jelas menjamin kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.