NASIONALNEWS.id-JAKARTA–Kisah Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), menjadi sorotan pedas terhadap kelemahan sistem hukum di Indonesia. Divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 November 2025 lebih ringan dari tuntutan JPU, Ira dihukum atas tuduhan korupsi terkait akuisisi perusahaan swasta Jembatan Nusantara. Padahal, Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH, secara tegas menyatakan Ira tidak bersalah, meski kalah suara dengan dua hakim anggota. Putusan ini memicu kritik luas: apakah hukum kita justru menghambat pemimpin wanita berprestasi yang membawa kemajuan bagi BUMN?
Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN yang pernah merekrut Ira dari GAP Inc. Amerika Serikat, menangis di Wamena saat mendengar vonis itu. “Saya yang minta Ira pulang untuk mengabdi pada bangsa,” tulis Dahlan dalam catatan hariannya di Disway.id. Ira, yang memimpin PT Sarinah dengan tim direksi serba wanita sebagai “laboratorium manajemen” untuk membuktikan potensi perempuan di dunia korporat, sukses membawa perusahaan itu maju. Kutipan Dahlan mengingatkan: “Wanita dan anak muda adalah sumber kemajuan masa depan.” Dari Sarinah, Ira naik ke Pos Indonesia, lalu ASDP – BUMN kapal ferry yang dikenal “keras dan laki-laki”. Di bawah kepemimpinannya, laba ASDP melonjak hingga Rp3 triliun, menghabisi praktik calo, dan tumbuh melalui akuisisi strategis. Namun, jaksa menuntut 8 tahun penjara, menuding Ira membeli “kapal bekas” – kesalahan framing yang mengabaikan esensi bisnis: akuisisi perusahaan utuh, bukan aset semata.
Kritik Hukum: Framing Bodoh dan Ketakutan Hakim
Putusan ini mencerminkan kegagalan kebijakan hukum Indonesia dalam memahami dinamika bisnis modern. Hakim Sunoto menekankan bahwa tindakan Ira adalah aksi korporasi sah, dilindungi Business Judgement Rule, tanpa mens rea (niat jahat) untuk merugikan negara. Akuisisi Jembatan Nusantara telah melalui uji tuntas melibatkan BPK, BPKP, Kejaksaan, serta konsultan PWC dan Deloitte – bukti itikad baik yang diabaikan. Dua hakim lain, meski mengakui tak ada keuntungan pribadi bagi Ira, tetap memvonis bersalah atas dugaan “merugian negara” yang dasarnya lemah. Ini mirip kasus Milawarman, Dirut Bukit Asam, yang akhirnya dibebaskan setelah akuisisi menguntungkan, tapi reputasinya hancur. Dahlan Iskan menyoroti: hakim tampak “takut” membebaskan terdakwa di tengah tuntutan berat, menghasilkan vonis separuh tuntutan sebagai kompromi. Agung Pamujo, Direktur Disway Malang dan teman lama Ira, bersaksi di sidang: “Bagaimana Ira yang tak ambil haknya sendiri bisa dianggap korup?” Kisah Pamujo menggambarkan integritas Ira – naik ekonomi, menginap di hotel bintang 2, bahkan naik Avanza ke acara – kontras dengan vonis yang merusak nama baiknya seumur hidup.
Dampak Lebih Luas: Hukum yang Menghalangi Kemajuan BUMN dan Pemberdayaan Perempuan
Kasus Ira bukan sekadar tragedi pribadi, tapi kritik mendalam terhadap kebijakan hukum yang kaku dan tak berorientasi pada inovasi. Di tengah pasang surut pemberdayaan wanita di manajemen BUMN – di mana representasi perempuan masih minim – vonis ini bisa menakuti talenta seperti Ira, yang membawa pengalaman global untuk tumbuh “melebar” melalui akuisisi. Dahlan Iskan berharap Pengadilan Tinggi membalikkan vonis, dengan pendapat Sunoto sebagai modal kuat. Namun, realitas pahit: hukum kita tak punya mekanisme kompensasi untuk reputasi yang dirusak proses peradilan. Ini mengingatkan kasus Tom Lembong dan lainnya, di mana hakim “hebat” ada, tapi mayoritas kalah oleh kehati-hatian berlebih. Akhirnya, Ira – sosok tegar yang inisiasi reuni alumni, bantu teman sakit, dan hidupi ASDP – kini jadi korban sistem yang seharusnya lindungi pelaku usaha, bukan hukum mati.
Sumber : catatan Dahlan Iskan (mantan menteri BUMN 2011-2014)
Editor : IMAM S
