NASIONALNEWS.id,BANYUMAS-Melalui pesan Whatsapp yang diteruskan oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lationo Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan tanggapan cepat terkait insiden longsor yang terjadi di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, pada Minggu (26/10/25) Sore.
Dalam pesan laporan pihak DLH kepada Bupati Banyumas tampak menegaskan bahwa penanganan telah dilakukan secara sigap oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas bersama pihak kepolisian, serta telah diterbitkan sanksi administratif untuk perbaikan pengelolaan lingkungan.
Melalui pesan WhatsApp yang diterima oleh Nasionalnews.id, pada Kamis, 23 Oktober 2025, tim dari DLH bersama Kanit Intel Polres Banyumas, Bapak Bagus, telah meninjau langsung lokasi kejadian.
Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa longsor disebabkan oleh adanya sumbatan kayu di saluran drainase jalan tambang, yang mengakibatkan aliran air (run off) meluap ke jalan raya.
Dalam pesan WhatsApp tersebut, juga mengklarifikasi adanya adanya aktivitas tambang di Desa Darmakradenan. Tertera jelas bahwa kegiatan operasional tambang PT. Dinar Batu Agung telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL sejak tahun 2021 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga terbit pada tahun 2021.
DLH Kabupaten Banyumas telah melakukan pengawasan terhadap operasional PT. Dinar Batu Agung pada tanggal 23 Oktober 2025. Pada saat pengawasan dilakukan, kegiatan pertambangan sedang tidak beroperasi karena kondisi hujan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah mewajibkan PT. Dinar Batu Agung untuk segera memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup mereka.
Beberapa poin penting yang harus dipenuhi antara lain:
Pembuatan Kolam Pengendap Lumpur (Settling Pond)
: Wajib membuat settling pond dengan jumlah dan dimensi yang memadai, serta model bertingkat, guna mengendapkan tanah/lumpur yang terbawa air hujan.
Pemasangan Soil Trap: Pada saluran drainase yang sudah ada di area tambang, harus dibuat soil trap untuk meminimalkan lumpur/tanah masuk ke saluran drainase umum.
Pengangkatan Lumpur Rutin: Settling pond yang sudah penuh dengan lumpur/tanah harus rutin dilakukan pengangkatan agar berfungsi optimal.
Pemasangan Peta WIUP dan IUP-OP: Memasang peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), peta IUP-OP, dan gambar profil akhir penambangan yang telah disetujui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah di base camp sebagai panduan operasional.
Pemasangan Patok IUP-OP: Memasang dan menjaga patok IUP-OP sebagai penanda batas penambangan.
Penguatan Tebing dan Kemiringan Lereng: Profil penambangan harus dibuat berjenjang dengan penguatan tebing serta memperhatikan kemiringan lereng.
DLH menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lingkungan demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan masyarakat. Melalui pesan WA kepada Nasionalnees.id , Senin 27-10-25)
Sebelumnya Warga setempat sudah menahan emosi sejak dua bulan lalu, lantaran keluhannya tidak digubris dari tingkatan Pemerintah Desa hanya memerintah untuk bersurat ke Bupati Banyumas.
“Berkali-kali Kami warga disuruh menyurati oleh RW-nya entah sampai apa tidak. Tapi nyatanya tanggul tidak dihiraukan,” ungkap Erwin.
Erwin dengan tegas mengkritik sikap Pemda yang terkesan abai terhadap lingkungan tambang.
“Jadi Pemda Banyumas ini menganggap pajak lebih penting daripada keselamatan warganya karena menghitung keuntungan, kami sudah khawatir dari bulan-bulan lalu, kami tahan emosi kami, sampai terjadi longsor sekarang ini,” ungkap Erwin salah satu warga yang menjadi korban longsor.
Dalam vidio tersebut Erwin sudah memprediksi jauh-jauh hari akan bahaya longsor terjadi, tapi dari dinas terkait tidak pernah menemui warga.
“Ini kan tanah lapisan pak, dikeruk dari atas sangat bahaya sekali terjadi longsor, mereka dari dinas berkunjung tapi lewatnya atas, mungkin takut ketemu warga,” tukas Erwin dalam vidio usai longsor terjadi
>>> IMAM S
