NASIONALNEWS.ID, BOGOR – Mencermati penegakan hukum yang tidak berpihak kepada sipil, presiden harus melawan mafia dan oligarki yang sudah terlanjur menggurita di Indonesia. Hal tersebut disampaikan penasehat yang juga pendiri Indonesia Police Watch (IPW) Jhonson Panjaitan dalam kegiatan rapat kerja di Bogor Jawa Barat, Sabtu (25/2/2023).
Sebelumnya, Jhonson juga mencermati persoalan yang terjadi di Institusi kepolisian, kalau masa lalu, ada jaringan kejahatan kemanusiaan, namun di era Jokowi adalah kejahatan terhadap keadilan.
“Kejahatan keadilan, saya kira dampak dari dukungan dan legitimasi yang negara berikan paska polisi pisah dari ABRI,” ucap Jhonson
Jhonson juga menyoroti kinerja penyidik atau reserse, menurutnya, penyelidikan – penyelidikan yang selalu tertutup dengan perilaku penyalahgunaan wewenang korupsi dan lain sebagainya, terutama respon dalam menangani permasalahan perempuan dan anak-anak.
“Hal ini menurunkan legitimasi polisi sendiri, yang tidak respon dalam penanganan kasus. Ini yang paling menantang, yaitu aspirasi -aspirasi dari masyarakat yang meminta mengevaluasi kinerja polisi,” ujarnya.
Penasehat IPW tersebut juga mengingatkan, agar di tahun politik institusi Polri harus independen dan mendorong penegakan hukum yang lebih humanis terhadap masyarakat miskin.
“Kita harus menjaga polisi agar independen, juga mendorong pimpinan polisi adalah presiden dari pimpinan institusi kepolisian kapolri pada penegakan hukum yang lebih humanis terutama masyarakat yang rentan, miskin perempuan dan anak-anak. sambil kita dukung melawan mafia yang menguasai jaringan kejahatan terhadap keadilan dimana ada oligarki bermain diatas penderitaan rakyat dan terlihat ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan kasus ini,” jelasnya.
Kasus Hedone, menurutnya, Presiden Jokowi tidak efektif, karena kasus Hedone ada dimana-mana, ini sangat menyakitkan rakyat.
“Kita semua mencermati pimpinan negara agar dia nanti yang memimpin dalam penegakan hukum sipil kita, supaya lebih humanis supaya efektif dan melawan mafia dan oligarki yang sudah terlanjur menggurita di negara kita,” tutupnya.
(Budi Beler)
