NASIONALNEWS.id, YOGYAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Nazamudin mengakui sangat sibuk dalam menampung aspirasi dan elemen masyarakat dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat di daerah.
“Sekarang kami sangat sibuk, sekarang banyak undang undang harus direvisi kembali. Termasuk ada yang diyudisial review kembali,” kata Sultan Bahtiar Nazamudin Jumat malam (17/10/2025), keterangan singkat itu disampaikannya pada Nasionalnews.id yang mencegatnya sebelum mengadakan jumpa press dengan awak media usai dia menghadiri malam Grand Final Pemilihan Putera Puteri Budaya Indonesia (PPBI) berlangsung di Gedung Pertemuan Performance Hall UNY Yogyakarta dalam kapasitasnya selaku Pembina PPBI Tingkat Nasional.
Berkat dukungan dari berbagai pihak terkait ketentuan Undang-Undang beberapa sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu diantaranya terbitnya putusan MK pada Kamis tanggal 16 Oktober 2025 lalu menyatakan masyarakat adat tidak perlu izin ke pemerintah sebelum membuka kebun di hutan terangnya.
Hal itu lanjut Sultan merupakan bagian dari hasil gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Putusan atas perkara nomor 181/PUU-XXII/2024 ini telah memberikan harapan bagi penguatan poin penting bagi masyarakat adat, yakni pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan.
Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi
Sultan Bahtiar Nazamudin menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Sultan, yang merupakan ketua lembaga negara termuda dinilai berjasa dalam bidang politik dan kepemudaan melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusi di lembaga legislatif yang dipublikasikan secara luas, mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik sekaligus memperkuat pembangunan daerah dalam kerangka nasional. Dan atas jasanya berkenan menyandang penghargaan Bintang Republik Indonésia Utama dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. (Ridar)
