Pelaksanaan IPWL, Sudahkah Tersosialisasi?

oleh -
IPWL

NASIONALNEWS.COM – Pelaksanaan Instotusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).  Eva Riyani|[email protected] Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Universitas Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Masalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan zat adiktif lainnya) telah mencapai kedaruratan, BNN meyebutkan bahwa kasus Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3.6 juta dan yang mengakses layanan rehabilitasi medis sebanyak 6936 orang (data BPS). Penindakan oleh aparat hukum dan keamanan telah dilakukan secara represif dan persuasif, perlu adanya pendekatan lain yaitu secara kuratif dan rehabilitatif.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa terdapat 950 narkoba jenis baru di dunia, 77 diantaranya ada di Indonesia.

Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang paling tinggi dibandingkan tindak pidana lainnya. Sebagian besar rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tempati oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan kasus narkotika. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mencatat per 26 Juli 2021 terdapat 139.088 kasus narkotika dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan, artinya, sebanyak 51.8 % penghuni merupakan pelaku tindak pidana narkotika.

Kasus narkotika masuk dalam kategori pidana khusus yang dapat dibagi menjadi narkoba bandar/pengedar dan narkoba pengguna. Untuk kasus pengedar tidak dapat mengikuti program rehabilitasi tetapi untuk pengguna yang ditangkap dengan barang bukti kecil sebaiknya dilakukan pembinaan dan pemulihan di tempat rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi atas penerapan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor (IPWL) mengedepankan perlunya melakukan rehabilitasi.

Prosedur IPWL dapat dilakukan secara sukarela atau seseorang yang sedang menjalani proses penyidikan (tersangka), penuntutan atau persidangan (terdakwa) maupun yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dan pembiayaannya di lakukan klaim ke Kementrian Kesehatan dengan syarat WNI yang tidak mampu atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hanya diberikan untuk dua kali periode perawatan serta untuk jangka waktu rehabilitasi medis rawat inap paling lama tiga bulan. Atau pada pasien yang sudah melalui proses hukum, lama periode perawatan disesuaikan dengan putusan pengadilan namun perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu untuk memberikan rekomendasinya.

Namun yang terjadi di lapangan adalah mekanisme mengenai perlunya dilakukan asesmen ini seringkali diabaikan dan keluarga tidak terinformasi mengenai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang dijamin oleh pemerintah. Ketentuan waktu pelaksanaan rehabilitasi yang dijamin dan bagaimana alur masuk pasien tidak dipahami juga oleh masyarakat dan instansi pengirim. Serta pihak aparat juga kadang masih mengirim klien dengan kategori pengedar ke instansi IPWL, padahal yang dapat dikirim adalah pengguna atau penyalahguna NAPZA saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai Permenkes ini kepada masyarakat luas dan sosialisasi internal di tempat penyelenggara IPWL harus diketahui dari mulai bagian administrasi sampai dengan unit rehabilitasi.

Perlu dibuat alur masuk pasien yang jelas dan pembuatan standarprosedur operasional, agar tidak terjadi misinformasi sehingga jalannya pelayanan rehabilitasi dan proses administrasi dapat menjadi lebih baik. Resosialisasi juga diperlukan pada pihak-pihak terkait seperti instansi kepolisian, BNN atau BNNP, dan Kejaksaan. Permenkes ini adalah upaya yang baik sekali dari pemerintah untuk penanggulangan masalah NAPZA dan seyogyanya dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang paling tinggi dibandingkan tindak pidana lainnya. Sebagian besar rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tempati oleh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan kasus narkotika. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mencatat per 26 Juli 2021 terdapat 139.088 kasus narkotika dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan, artinya, sebanyak 51.8 % penghuni merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Kasus narkotika masuk dalam kategori pidana khusus yang dapat dibagi menjadi narkoba bandar atau pengedar dan narkoba pengguna. Untuk kasus pengedar tidak dapat mengikuti program rehabilitasi tetapi untuk pengguna yang ditangkap dengan barang bukti kecil sebaiknya dilakukan pembinaan dan pemulihan di tempat rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi atas penerapan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor (IPWL) mengedepankan perlunya melakukan rehabilitasi. Prosedur IPWL dapat dilakukan secara sukarela atau seseorang yang sedang menjalani proses penyidikan (tersangka), penuntutan atau persidangan (terdakwa) maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan dan pembiayaannya di lakukan klaim ke Kementrian Kesehatan dengan syarat WNI yang tidak mampu/penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hanya diberikan untuk dua kali periode perawatan serta untuk jangka waktu rehabilitasi medis rawat inap paling lama tiga bulan. Atau pada pasien yang sudah melalui proses hukum, lama periode perawatan disesuaikan dengan putusan pengadilan namun perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu untuk memberikan rekomendasinya.

Namun yang terjadi di lapangan adalah mekanisme mengenai perlunya dilakukan asesmen ini seringkali diabaikan dan keluarga tidak terinformasi mengenai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang dijamin oleh pemerintah. Ketentuan waktu pelaksanaan rehabilitasi yang dijamin dan bagaimana alur masuk pasien tidak dipahami juga oleh masyarakat dan instansi pengirim. Serta pihak aparat juga kadang masih mengirim klien dengan kategori pengedar ke instansi IPWL, padahal yang dapat dikirim adalah pengguna/penyalahguna NAPZA saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai Permenkes ini kepada masyarakat luas dan sosialisasi internal di tempat penyelenggara IPWL harus diketahui dari mulai bagian administrasi sampai dengan unit rehabilitasi. Perlu dibuat alur masuk pasien yang jelas dan pembuatan standar.(Abidin)

No More Posts Available.

No more pages to load.