NASIONALNEWS.id, JAKARTA — Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi pusat perhatian publik pada peringatan Hari Pahlawan 2025, Jumat (14/11/2025). Ratusan peserta dari unsur pemerintah, Polri, TNI, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, LSM, hingga insan pers memadati forum besar bertajuk Dialog Kebangsaan: “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan” yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat. Acara ini menjadi salah satu forum lintas-elemen terbesar di Jakarta pada momentum Hari Pahlawan tahun ini.
Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Dr. Tri Suhartanto, menarik perhatian melalui pernyataan yang dinilai sebagai peringatan keras bagi masyarakat. Ia mengungkap temuan kasus seorang siswa SMA yang belajar merakit bom dari internet untuk membalas aksi perundungan (bullying) yang dialaminya.
“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Kita sudah melihat bagaimana literasi digital yang gagal berubah menjadi ancaman nyata,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam mencegah radikalisasi remaja.
Dari unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Asisten Pemerintahan Holi Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat. Menurutnya, dialog seperti ini sangat penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
“Kami berharap Pokja PWI Jakarta Barat terus bersinergi dengan jajaran Pemkot dalam menjaga harmoni sosial dan meningkatkan kesadaran hukum,” ujarnya.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kurniawan dari bidang Pidsus, turut mengungkap fakta lapangan yang memprihatinkan. Ia menyebut mayoritas kasus yang dilimpahkan dari kepolisian justru melibatkan pelajar.
“Anak-anak ini menyimpan golok di sekitar sekolah, pulang langsung eksekusi tawuran. Ini budaya kekerasan yang harus diputus segera,” tegasnya.
Dari unsur TNI, Danramil 04/Cengkareng Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan menilai tema dialog ini sebagai “tema setengah dewa” karena menyangkut seluruh isu mendasar bangsa: kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan.
“Tidak cukup dengan imbauan seremonial. Yang mampu menjaga bangsa adalah kolaborasi lintas institusi, bukan kerja sektoral,” ujarnya.
Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, memberi sorotan tajam terhadap kondisi informasi publik. Ia menegaskan bahwa pers merupakan benteng terakhir di tengah derasnya arus hoaks dan polarisasi.
“Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik adalah cek dan ricek. Tanpa pers yang berkualitas, masyarakat akan ditelan kebohongan,” ungkapnya.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal, menambahkan bahwa insan pers kini memikul tanggung jawab besar dalam menjaga akal sehat publik.
“Dialog ini bukan seremoni. Ini gerakan perlawanan terhadap melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan banjir informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” ujarnya kepada wartawan.
Acara ditutup dengan deklarasi bersama seluruh narasumber dan peserta: menetapkan Hari Pahlawan sebagai momentum aksi nyata, bukan sekadar ritual tahunan. PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat menegaskan bahwa Gerakan Nasional Kesadaran Hukum resmi digelorakan dari Jakarta Barat dan akan diperluas ke berbagai daerah sebagai kontribusi konkret dalam menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya dinamika era digital.
(Budi Beler)
