Ribuan Buruh Akan Kembali Aksi Tolak Omnibus Law

oleh -
DPD K-SPSI Banten

Nasional News.Id, Tangerang – Buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Sederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-SPSI) Provinsi Banten, akan kembali menggelar “Aksi Tolak Omnibus Law” yang akan dipusatkan di depan Gedung DPR- RI pada 25 Agustus 2020 mendatang.

Ketua DPD K-SPSI Banten, Dedi Sudarajat mengatakan, pemerintah pusat yang masih terus membahas dan akan mengesahkan RUU Omnisbus law, hususnya cluster ketenagakerjaan membuat kesepakatan para buruh se- Indonesia untuk “Mogok Nasional”.

Menurutnya, pemerintah sudah jelas tidak memikirkan rakyatnya, dan dalam kondisi covid-19 saat ini sudah banyak para buruh yang dirumahkan, terlebih sampai RUU Omnibus Law di sah’kan.

“Kami Para buruh akan mogok nasional dan melakukan aksi di Depan Kantor DPR RI untuk menolak Omnibus Law,” jelas Dedi, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (22/8/2020).

Dedi Sudarajat juga menjelaskan, DPD K-SPSI Banten dengan estimasi masa aksi sebamyak 6000 orang, diantaranya gabungan dari F SP KEP, F SP NIBA, F SP PPMI, F SP LEM, F SP TSK, F SP PAR, F SP RTMM, F SP KAHUT, hingga gabungan berbagai Ormas se Provinsi Banten dan Mahasiswa se- Provinsi Banten, yang akan akan turun total bergabung dengan elemen serikat buruh lain dan mahasiswa, serta masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa khususnya hubungan kerja.

“Berbagai element kemungkinan ikut turun dalam aksi tersebut, karena bukan hanya buruh yang akan meraskan kalo omnibus law disahkan tetapi seperti mahasiswa dan masyarakat umum kecil pun ikut meraskan ya,” tegasnya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, aksi yang akan berlangsung pastinya membuat kerumunan masa. Dengan itu dirinya juga menghimbau, agar semua buruh dalam mengikuti aksi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan tetap wajib menggunakan masker untuk menghindari penyebaran Covid-19.

“Mogok nasional dan aksi yang akan berlangsung tanggal 25 Agustus 2020 nanti, semoga bisa berlangsung kondusip dan bisa menghentikan pemerintah untuk menghapus Omnibus Law, khusunya cluster ketenagakerjaan yang menyengsarakan,” pungkasnya.(Yuyu/angga)

No More Posts Available.

No more pages to load.