NASIONALNEWS.id, LAMONGAN — Pemerintah mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemuda dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak koperasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi desa di tengah momentum bonus demografi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah, M.Si., saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Kabupaten Lamongan periode 2026–2029, Rabu (7/10/2026).
Farida menegaskan, KDKMP tidak boleh hanya dipandang sebagai koperasi yang menjalankan toko atau menjual kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, KDKMP harus dikembangkan menjadi badan usaha masyarakat desa yang mampu mengelola potensi ekonomi lokal dari hulu hingga hilir.
“KNPI kita sangat berharap KDKMP ini menjadi ruang lokomotif ekonomi yang ada di desa dan penggeraknya adalah anak-anak muda,” kata Farida.
Menurutnya, pemuda yang tergabung dalam KNPI memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak KDKMP di masing-masing desa. Terlebih, Indonesia tengah berada dalam periode bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif.
Farida mengatakan, bonus demografi dapat menjadi peluang apabila generasi muda memiliki kreativitas, inovasi, karakter, serta kemampuan membaca potensi ekonomi di daerah masing-masing. Sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ia mendorong pemuda tidak hanya menjadi peserta pembangunan, tetapi mengambil posisi strategis dalam rantai ekonomi desa.
Menurut Farida, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan potensi masing-masing desa. Dari pemetaan tersebut, pemuda dapat menentukan sektor yang bisa dikembangkan melalui KDKMP, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran hingga membuka akses pasar yang lebih luas.
“Desanya punya apa, negara lain butuh apa, itu dihubungkan antara KDKMP yang pelakunya anak-anak muda dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memang sudah berpengalaman,” ujarnya.
Usai menghadiri pelantikan, Farida juga menanggapi polemik terkait penempatan manajer KDKMP yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia menyebut persoalan tersebut lebih banyak dipicu oleh adanya misinformasi mengenai mekanisme rekrutmen dan penempatan calon manajer KDKMP.
Farida menjelaskan, sejak awal para calon manajer telah menandatangani kesepakatan untuk siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Proses rekrutmen dilakukan secara nasional melalui Computer Assisted Test (CAT) dan tes kesehatan dengan standar nasional di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Di perjanjian awal justru calon manajer ini siap ditempatkan di mana pun dari Sabang sampai Merauke. Itu yang tidak pernah diperbesar di media informasi. Enggak ada polemik. Yang sering kali terjadi di media adalah misinformasi,” terangnya.
Ia menegaskan, proses rekrutmen tidak menggunakan prinsip kedaerahan. Artinya, kebutuhan manajer di suatu daerah tidak secara otomatis diisi oleh peserta terbaik yang berasal dari daerah tersebut.
Konsekuensinya, terdapat peserta yang lolos dan berasal dari daerah lain, termasuk Jawa dan DKI Jakarta. Meski demikian, Kementerian Koperasi tetap berupaya agar calon manajer dapat ditempatkan di daerah asal masing-masing sepanjang kuota di daerah tersebut masih tersedia.
Sementara bagi peserta yang menghadapi persoalan penempatan hingga memilih mengundurkan diri, Kementerian Koperasi tengah menyiapkan formulasi penyelesaian.
“Kalau memang mereka yang seharusnya siap ditempatkan di mana pun tapi mengundurkan diri dan terkendala hal tersebut, kita sedang mencari solusinya. Yang pasti sudah diupayakan yang terbaik,” ujar Farida.
Di hadapan pengurus KNPI Lamongan, Farida juga menekankan pentingnya organisasi kepemudaan sebagai ruang pembentukan kepemimpinan sekaligus memperluas jejaring.
Ia menyebut KNPI sebagai miniatur Indonesia karena di dalamnya berhimpun pemuda dari berbagai latar belakang profesi, organisasi maupun pilihan politik.
“KNPI harus menjadi ruang untuk menempa diri, baik secara leadership maupun secara berjejaring,” katanya.
Farida berharap KNPI Lamongan tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun kolaborasi.
Menurutnya, karakter tersebut penting ketika pemuda diberi ruang menjadi penggerak ekonomi melalui KDKMP. Pemuda tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berorganisasi, tetapi juga mampu membaca peluang usaha, mengembangkan inovasi dan membangun jejaring pasar.
“Jadikan KNPI ruang wadah kolaborasi, bukan ruang wadah untuk berkonflik,” tegasnya.
Pelantikan DPD KNPI Kabupaten Lamongan periode 2026–2029 tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Ahmad Labib, Ketua DPW KNPI Jawa Timur, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi serta Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara.
Dalam pelantikan tersebut, Imam Fadlli, S.IP., M.Si., ditetapkan sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Lamongan periode 2026–2029.
Dengan penguatan KDKMP dan keterlibatan generasi muda, pemerintah berharap potensi ekonomi desa tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi rantai usaha bernilai tambah yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
