Disnakertrans Provinsi Maluku Utara Anggap PT IWIP PHK Sepihak

oleh -
PT IWIP
Ridwan Hasan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.

NASIONALNEWS.ID, MALUKU UTARA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT Industri Weda Bay Indonesia Park (IWIP) berbuntut unjuk rasa pada hari Hari Buruh Nasional beberapa waktu yang lalu. Hal itu menjadi sorotan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.

Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, Ridwan Hasan mengatakan bahwa, ada kesan menejer HRD PT IWIP itu mengambil kebijakan sepihak dalam tindakan PHK, dianggap sesuai dengan mekanisme yang ada di perusahaan itu sendiri, perlu dieavaluasi.

“Sehingga hal itu menjadi pemicu unjuk rasa dari pekerja, karena melakukan PHK tanpa melalui mekanisme dari perusahan itu sendiri,” ujar Ridwan di kantornya, Jumat (17/5/2020).

Menurutnya, kronologis unjuk rasa yang terjadi dilakukan Serikat Pekerja di PT IWIP itu, sebenarnya menuntut cuti yang tidak dibayar.

“Dari unjuk rasa itu, kami dari Dinaskertrans Maluku Utara memediasi rapat bersama oleh kedua belah pihak, yaitu dari serikat pekerja dengan PT IWIP. Pada saat mediasi itu, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang ada termasuk cuti yang tidak dapat dibayar,” ungkap Ridwan.

Baca Juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Demo Buruh Berakhir Ricuh

Ridwan menerangkan, pada substansinya itu memberikan kepastian pada karyawan dari tiga posisi, misalnya karyawan yang memiliki KTP di luar Maluku Utara itu cutinya tidak diberikan gajinya, tetapi hak-hak BPJS dan THR nya itu harus dibayarkan. Untuk karyawan yang memiliki KTP di luar Halteng itu, mereka masuk pada tanggal 30 April yang lalu tetapi dengan syarat mereka harus karantina selama 17 hari, sedangkan gaji dan semuanya itu harus di bayarkan, kemudian harus diprioritaskan karyawan yang berada di lingkar tambang.

“Jadi komposisi-komposisi pekerja yang ada di PT IWIP itu hampir 80%, sehingga kami membuat mediasi itu, untuk mencari titik temu antara pihak pekerja dengan pihak perusahan, dan itu hasil yang kami rilis dalam rekomendasi,” terang Kepala Disnakertrans Maluku Utara.

Lanjut Ridwan, rekomendasi itu ditetapkan pada awal bulan dan belum sempat disosialisasikan kepada karyawan sudah pecah. Jadi belum sempat rekomendasi terkaitan dengan upah gaji dan segalanya itu suda pecah.

“Makanya lahirnya rekomendasi Forkopinda ini, kami dari Disnakertrans atas perintah dari Gubernur untuk segera memberikan sosialisasi, baik sosialisasi rekomendasi Forkopinda maupun rekomendasi hasil yang kemarin terkait dengan gaji karyawan. Rencananya pada tanggal 16 kami akan mensosialisasikan rekomendasi dari Forkopinda dan sosialisasi hasil rekomendasi yang sudah diberikan oleh kedua belah pihak, yaitu serikat pekerja dan PT IWIP mengenai dengan gaji dan THR,” tutur Ridwan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara berharap, bahwa PUK SPSI harus segera dibentuk, supaya status SPSI itu harus berada di perusahaan supaya mempunyai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

“Supaya KKB itu mengikat kedua bela pihak, yaitu pekerja dan perusahaan, karena KKB itu rujukan dari UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2004, sehingga kedua belah pihak tidak melangkahi dari aturan itu,” tutupnya. (dir)