NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) membantah tanah masyarakat di Papua dihargai kurang dari Rp100 ribu per hektare (ha) untuk pembangunan pertanian.
“Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
Pernyataan ini disampaikannya menjawab pertanyaan salah seorang peserta, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten dalam sesi dialog ‘Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak’ di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Sabtu (18/7/2026).
Para generasi muda diminta mampu melihat persoalan secara rasional di tengah banyak informasi yang beredar.
Andi Amran Sulaiman mengemukakan program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat, lengkap dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.
Pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua.
Seluruh lahan ini tetap menjadi milik masyarakat setempat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara gratis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.
“Berbagai narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Banyak masyarakat Papua yang telah memperoleh manfaat program tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri.
Testimoni petani yang memperoleh lahan garapan tiga sampai empat hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” ucapnya.
Andi Amran Sulaiman mengaku saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, dia menerima aspirasi masyarakat yang memintanya agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare,” ujarnya.
Keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat.
Namun, ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya,” ujarnya.
Kader IPM didorong menjadi generasi yang produktif dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang tersedia seperti di kawasan perkotaan.
Andi Amran Sulaiman mengutarakan Kementan memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Contohnya, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) mendorong pemanfaatan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari.
“Kalau mau mulai, tanam cabai di lima pot saja di rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kebutuhan cabai keluarga bisa dipenuhi sendiri. Yang penting mulai dari hal kecil dan jangan biarkan ada lahan yang menganggur,” ucapnya.
