NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan), Suwandi menyebutkan pergerakan harga telur selama beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor.
Hal yang dimaksud seperti peningkatan pasokan di sejumlah sentra produksi dan perlambatan serapan pada periode hari libur yang panjang selama Mei 2026.
“Kondisi tersebut menyebabkan tekanan harga di sejumlah wilayah produsen. Namun seiring normalnya kembali aktivitas pasar, penguatan penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan perbaikan,” katanya.
Kementan menklaim terus memantau perkembangan harga dan distribusi telur agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak.
Selain itu mencermati disparitas harga antara sentra produksi dan wilayah konsumen, sehingga pembenahan tata niaga menjadi salah satu fokus pemerintah.
Dengan begitu Kementan menilai proses stabilisasi masih perlu terus dikawal, karena harga di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan peternak.
Selain itu penguatan distribusi, penyerapan, dan tata niaga akan terus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Kementan menegaskan stabilisasi harga telur bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Hal lainnya memastikan pasokan protein hewani tetap tersedia bagi masyarakat.
Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah (pemda), pelaku usaha, koperasi, dan peternak diharapkan membuat harga dapat semakin dirasakan peternak rakyat dan pasokan telur bagi masyarakat tetap terjaga secara baik.
Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan, perbaikan distribusi, dan penataan produksi.
Upaya ini mulai menunjukkan perbaikan pergerakan harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengemukakan kementerian terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.
Tekanan harga telur dipengaruhi kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, dan distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi.
“Kami memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan memberikan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 Mei 2026.
Langkah ini untuk mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mengutamakan pembelian dari peternak lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengacu Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.
Usulannya ditindaklanjuti BGN melalui Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG.
Langkah ini dilakukan dengan pembelian dari peternak lokal dan pengadaan sesuai harga acuan pemerintah.
Ditjen PKH Kementan juga menerbitkan Surat Himbauan kepada pelaku usaha ayam ras petelur pada 18 Mei 2026.
Langkah ini mendorong pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar.
Kemudian, tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, dan mengendalikan pengembangan populasi secara terencana.
Ditjen PKH Kementan juga mendorong optimalisasi pemasaran dan pemerataan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.
Selain itu penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi dan kemitraan usaha.
Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy mengemukakan koordinasi lintas kementerian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat penyerapan telur dari peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp26.500 per kilogram (kg).
“Saat harga telur di sejumlah kabupaten di Jawa Timur turun hingga Rp21.000 sampai Rp22.000 per kilogram, pemerintah segera melakukan koordinasi agar SPPG dapat meningkatkan penyerapan telur peternak,” tuturnya.
Langkah ini mulai memberikan dampak terhadap kondisi pasar yang ditandai dengan pergerakan harga telur yang mulai naik di tingkat peternak.
Namun, pemerintah menilai proses stabilisasi masih perlu terus dikawal karena harga di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan peternak.
“Karena itu, penguatan distribusi, penyerapan, dan tata niaga akan terus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengutarakan pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN untuk memperkuat penyerapan telur di daerah sentra produksi yang mengalami tekanan harga.
“Kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun, sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur,” ucapnya.
Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan ketika terjadi tekanan harga di tingkat produsen.
Langkah ini untuk membantu penyerapan produksi sekaligus menjaga keseimbangan pasar.
“Pemerintah akan terus mengoptimalkan manajemen penyerapan melalui SPPG sehingga produk pangan strategis seperti telur, ikan, dan daging ayam dapat terserap lebih baik ketika terjadi kelebihan pasokan di sentra produksi,” ujarnya.
