NASIONALNEWS.ID, SLEMAN – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab Sleman turun langsung memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tridadi 3, Kalurahan Tridadi, Sleman, Selasa (8/9/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses Program MBG berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan tempat produksi, pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus menekan angka stunting, terutama bagi ibu hamil dan balita.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Wildan Solichin, mengatakan ruang produksi SPPG Tridadi 3 terlihat bersih dan telah memenuhi prosedur yang berlaku.
“Sidak berkala ini penting untuk satgas dapat mengawasi produksi,” kata Wildan.
Tak hanya mengecek dapur produksi, tim juga mendatangi SDN Tridadi yang menjadi salah satu penerima manfaat Program MBG.
Salah satu siswi kelas 6, Chelsea, mengaku senang dengan makanan yang diterimanya.
“Suka banget, enak,” katanya singkat.
Chelsea mengaku selalu menghabiskan makanan yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Aby Ismawan mengatakan hasil pemantauan menunjukkan penerima manfaat menikmati makanan yang disediakan.
Menurutnya, SPPG Tridadi 3 secara umum telah menjalankan tahapan operasional sesuai prosedur, mulai dari penyiapan lingkungan, pengolahan makanan hingga proses distribusi.
Aby menegaskan pengawasan terhadap Program MBG dilakukan secara serius. Satgas di daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengendalikan risiko kesehatan.
“Jika terdapat indikasi pelanggaran, SPPG akan diberhentikan sementara sebelum ditindaklanjuti dengan proses investigasi,” jelas Aby.
Selama operasional dihentikan sementara, pembiayaan dari BGN juga otomatis dihentikan hingga status operasional SPPG kembali dipulihkan.
Koordinator Wilayah BGN Sleman, Hening Sucahya, mengatakan pengawasan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Koordinasi dengan satgas juga dilakukan rutin, bahkan hampir setiap minggu.
Hening juga mengungkapkan masih ada sejumlah SPPG di Sleman yang belum bisa beroperasi karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Saat ini, terdapat 13 SPPG di Kabupaten Sleman yang dihentikan sementara karena belum mendapatkan SLHS.
SPPG tersebut baru bisa kembali beroperasi setelah persyaratan sertifikat higiene dan sanitasi terpenuhi.
Pengawasan ketat ini diharapkan memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar aman, higienis dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak serta kelompok yang membutuhkan pemenuhan gizi. (Jat)
