NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional menunjukkan penurunan pada 7 September 2026.
Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), terdeteksi 386 hotspot high confidence, turun 288 titik dibandingkan 674 titik pada 6 September 2026.
Di enam provinsi prioritas, penurunan terutama terlihat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), sementara Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi wilayah dengan hotspot high confidence tertinggi sehingga penguatan operasi terus dilakukan pemerintah.
Berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Senin, 7 September 2026 pukul 21.20 WIB sebaran hotspot high confidence pada enam provinsi prioritas tercatat sebagai berikut Sumsel sebanyak 88 titik, Kalteng sebanyak 46 titik, Kalbar sebanyak 31 titik, Riau sebanyak 10 titik, Kalsel sebanyak 4 titik, dan Jambi sebanyak 4 titik.
Penurunan tajam terpantau di Kalteng dan Kalbar. Hotspot high confidence di Kalteng berkurang 197 titik dalam satu hari, sedangkan Kalbar berkurang 107 titik.
Penurunan juga terjadi di Jambi dan Kalsel.
Perkembangan tersebut berkontribusi pada penurunan jumlah hotspot secara nasional.
Pada sisi lain Sumsel mencatat 88 hotspot high confidence, tertinggi di antara enam provinsi prioritas pada pemantauan terakhir.
Kondisi ini menjadi dasar penguatan perhatian dan operasi lapangan di Sumsel tanpa mengurangi kewaspadaan di provinsi prioritas lainnya.
Kemenhut mengatakan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak langsung menunjukkan satu kejadian kebakaran.
Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot.
Jadi, seluruh indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
“Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali,” tulis Kemenhut.
Pemerintah tetap mengerahkan 53 unit armada udara untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar.
Dari jumlah tersebut sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kemudian, sebanyak 34 armada digunakan untuk operasi water bombing.
Pengerahan operasi udara disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan.
OMC juga terus berupaya wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis untuk mendukung pembasahan lahan dan pengendalian karhutla.
Sementara itu berdasarkan pemantauan PM2,5, kondisi kualitas udara di Indonesia masih bervariasi.
Sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, sedangkan mayoritas wilayah lainnya berada pada kategori baik hingga sedang.
Pemantauan meteorologi penerbangan BMKG pada Selasa pagi, 8 September 2026, menunjukkan asap masih memengaruhi jarak pandang di beberapa wilayah prioritas.
Kondisi yang terpantau antara lain Pontianak jarak pandang sekitar 1,7 kilometer (km) berasap.
Selanjutnya, Palangka Raya sekitar 4 km berasap dan Palembang sekitar 3,3 km, berasap.
Lalu, Pekanbaru sekitar 4 km, berasap. Berikutnya, Jambi sekitar 6 km, cerah berawan dan Banjarmasin sekitar 9 km, cerah berawan.
Kondisi di Palembang menjadi perhatian sejalan dengan peningkatan hotspot high confidence di Sumsel
BMKG mencatat jarak pandang sekitar 3,3 km dengan kondisi berasap pada hari pukul 8.00 WIB.
Sementara itu di Kalbar jarak pandang di Pontianak tercatat sekitar 1,7 km dengan kondisi berasap.
Jarak pandang dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, serta dinamika atmosfer.
Jadi, hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan operasi.
“Kemenhut mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
“Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta terus mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.”
