NASIONALNEWS.ID, YOGYAKARTA – Pers dan industri kelapa sawit didorong memperkuat sinergi agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya berimbang, tetapi juga edukatif dan berbasis data.
Dorongan itu mengemuka dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Sinergi Pers-Industri Sawit untuk Kedaulatan, Keadilan dan Kemakmuran Indonesia” yang digelar di Hotel Loman, Yogyakarta.
Workshop tersebut menghadirkan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, Ketua PWI DIY Hudono, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono, serta sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi.
Di antaranya pakar hukum ekonomi Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, pakar ekonomi INDEF Prof. Dr. Bustanul Arifin, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Dr. Agus Sudibyo.
Ketua PWI DIY Hudono mengatakan workshop menjadi momentum untuk memperluas pemahaman wartawan mengenai industri kelapa sawit. Menurutnya, meski Yogyakarta tidak memiliki perkebunan sawit, isu komoditas tersebut tetap dekat dengan masyarakat karena DIY merupakan salah satu pusat pendidikan dan informasi.
“Isu sawit ini memang sangat sensitif. Namun dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang terus kita tegakkan, pemberitaan tentang sawit akan berimbang, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Hudono.
Ia menilai wartawan perlu melihat persoalan sawit secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. Pemahaman itu mencakup budidaya, kebijakan, hukum, pengolahan, perdagangan, hingga ekspor.
Hudono juga mengapresiasi langkah GAPKI yang aktif membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Menurutnya, pemahaman yang lebih lengkap akan membantu wartawan menghindari pemberitaan yang hanya mengambil satu potongan persoalan.
“Kalau wartawannya tidak bisa menulis tentang sawit, tentu masyarakat juga akan bingung. Inilah momentum yang sangat bagus melalui workshop tentang jurnalisme sawit,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama PWI dan GAPKI tidak berhenti di workshop, tetapi berlanjut dalam berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua GAPKI Edy Martono menegaskan pers memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi industri sawit bagi Indonesia.
Ia menyebut sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Bahkan, keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sangat luas.
Beragam produk yang digunakan masyarakat, seperti sabun, sampo, kosmetik, hingga pangan, memiliki keterkaitan dengan minyak sawit.
“Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ketemu produk sawit,” kata Edy.
Menurutnya, industri sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Berdasarkan paparannya, sekitar 16 juta orang terlibat dalam industri tersebut.
Di sisi lain, Edy menyoroti pentingnya aspek lingkungan. Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), misalnya, menjadi perhatian industri. Anggota GAPKI disebut turut melakukan pencegahan sekaligus membantu pemerintah menangani kebakaran di sejumlah wilayah.
Ia mengakui kampanye negatif terhadap sawit masih menjadi tantangan. Karena itu, pemberitaan berbasis fakta dan data dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh.
Ahmad Munir: Pers Jangan Hanya Angkat Citra Positif
Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan pers dan industri sawit menghadapi tantangan yang sama di tengah derasnya dinamika isu publik.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional sekaligus sektor penting dalam ekspor.
“Industri sawit ini adalah industri yang merupakan andalan komoditas Indonesia, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi andalan ekonomi ekspor Indonesia,” ujarnya.
Namun, Munir mengingatkan pers tidak boleh hanya mengangkat sisi positif industri sawit. Setiap pemberitaan harus tetap berpijak pada validitas data dan fakta.
“Kita tidak boleh menyuarakan tata kelola sawit yang ramah lingkungan, tetapi dalam praktiknya tidak ramah. Juga tidak boleh,” tegasnya.
Menurut Munir, sinergi pers dan industri seharusnya justru mendorong perbaikan tata kelola. Industri sawit diharapkan semakin ramah lingkungan, menghormati hak asasi manusia, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Ia juga menekankan pentingnya kedalaman pengetahuan wartawan sebelum menulis isu sawit.
“Forum ini mencerahkan, mengedukasi, dan memberikan informasi-informasi data serta faktual yang perlu dipahami oleh teman-teman wartawan,” katanya.
Produktivitas hingga Hilirisasi Jadi Tantangan
Dalam diskusi, Prof. Dr. Bustanul Arifin membedah industri sawit dari berbagai perspektif, mulai ekonomi, sejarah, budidaya, pengolahan, perdagangan hingga hilirisasi.
Ia mengatakan industri sawit Indonesia berada pada fase penting yang membutuhkan penguatan tata kelola. Produktivitas, hilirisasi, perdagangan internasional dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri.
Indonesia, menurut Bustanul, memiliki keunggulan karena produktivitas sawit relatif tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kebutuhan lahannya juga relatif lebih kecil.
Namun, keunggulan tersebut harus diikuti kebijakan yang tepat. Pengelolaan industri sawit perlu mempertimbangkan kepentingan perusahaan, negara, petani, dan masyarakat.
Sementara itu, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah menyoroti sawit dari sisi hukum dan kemitraan usaha. Ia menilai kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang perlu dikelola secara baik dan berkelanjutan.
Kondisi tanah dan lahan Indonesia yang sesuai untuk pengembangan sawit menjadi salah satu modal penting. Meski begitu, sejumlah persoalan masih perlu dibenahi, termasuk peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
Workshop PWI-GAPKI diharapkan menjadi ruang bertukar pengetahuan antara pers, akademisi, dan pelaku industri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, wartawan diharapkan mampu menghasilkan pemberitaan sawit yang kritis, berimbang, faktual, sekaligus tetap mengedepankan kepentingan publik dan ekonomi nasional.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan ikut mendorong industri sawit Indonesia menjadi semakin berkelanjutan, berdaya saing, dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. (Jat/*)
