NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi mencapai sebesar 2,42% secara nasional pada April 2026 dibandingkan periode yang sama tahum lalu.
Angka ini masih sesuai dengan target pemerintah yaitu antara 1,5% hingga 3,5% yang dinilai menguntungkan konsumen dan produsen.
Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk tidak berpuas diri.
Dia mengingatkan semua pihak agar terus berupaya menjaga harga komoditas tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tetap kita berupaya sedikit saja di atas harga HET akan kita perjuangkan [untuk dikendalikan], ya. Ini merupakan prinsip dasar kita yang harus kita pegang teguh,” katanya.
Pernyataan ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta pada Selasa (5/5/2026).
Dengan begitu setiap daerah diminta mencermati angka inflasi di wilayahnya, sehingga daerah yang mengalami tingkat inflasi di atas rerata nasional untuk segera melakukan langkah pengendalian.
“Sekali lagi saya minta untuk seluruh teman-teman kepala daerah dan jajarannya khususnya TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun,” ujarnya.
Tomsi Tohir juga mengutarakan sejumlah komoditas memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kelima April 2026, seperti minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras.
Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng bertambah menjadi 240 kabupaten/kota pada minggu kelima April 2026.
Sebelumnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada minggu keempat April 2026 sebanyak 224 kabupaten/kota.
K/L dan pemda diminta memperhatikan setiap kenaikan harga, sekalipun nominalnya tidak terlalu besar.
“Ini adalah kewajiban kita untuk mengatasinya, jadi naik 100 rupiah pun tidak boleh terjadi harusnya terutama berkaitan dengan komoditas yang diatur oleh pemerintah,” tuturnya.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, yaitu Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
Selanjutnya, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana.
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber dari K/L lainnya.
Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
