NASIONALNEWS.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan.
Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.
Dengan begitu pemerintah melakukan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang belum tersentuh secara optimal.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian di Kantor BNPP, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara.
Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi buffer zone sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.
Presiden Prabowo Subianto dsn Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendukung program tersebut.
Semula alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit.
Namun, jumlah ini ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” ucapnya.
Usulan sasaran penerima bantuan akan diverifikasi mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN memiliki data detail by name by address.
Programnya dapat menjadi pendorong bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, dan fasilitas pendidikan.
“Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” ucapnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
